Berita

Calon Kepala Daerah harus Siapkan Materi Covid-19

Di Debat Publik Pilkada 2020

FaseBerita.ID – Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pilkada dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Pelaksanaannya mengacu pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

PKPU tersebut memuat ketentuan keikutsertaan peserta yang terbatas, juga memuat materi pembahasan tentang Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Karenanya, calon kepala daerah harus menyiapkan materi tentang Covid-19.

Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi, Selasa (29/9/2020) di Rantauprapat menjabarkan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan di debat public Pilkada kali ini yang dalam kondisi bencana non-alam/Covid-19.

Aturan mengenai debat di Pilkada 2020, katanya, dijelaskan dalam Pasal 59 PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Debat antar pasangan calon diselenggarakan KPU dan dilakukan secara langsung serta terbuka.

Menurut Wahyuni, dalam Pasal 59 disebutkan: Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;

Selain itu, dalam Pasal 59 butir b dijelaskan siapa saja pihak yang boleh datang ke acara debat itu. Mereka adalah paslon, perwakilan Bawaslu, KPU, hingga tim kampanye yang jumlahnya dibatasi. Mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan ketat.

Selanjutnya, Pasal 59 butir b: sebat publik hanya dihadiri Pasangan Calon; 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9;

KPU juga telah menentukan seputar materi debat para paslon Pilkada 2020. Materi debat meliputi pemaparan visi misi dari masing-masing paslon untuk menyejahterakan daerahnya jika kelak terpilih.

Namun selain pemaparan visi misi, dalam debat nanti KPU juga mewajibkan paslon memaparkan materi terkait kebijakan penanganan COVID-19. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 butir g.

Kemudian, Pasal 59 butir g: Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf f, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (zas)



Pascasarjana


Unefa
Back to top button