Berita

Caleg DPR RI Partai Perindo Protes Kecurangan

FaseBerita.ID – Calon legislatif (caleg) DPR RI Partai Perindo dari Daerah pemilihan Sumut II nomor urut 9 Drs Sabam Sinaga MM sangat menyesalkan dan memprotes dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) yang terjadi di Kabupaten Tapanuli tengah.

“Kita protes terhadap pelanggaran pemilu yang berlangsung secara masif di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga sangat merugikan masyarakat dan sangat menciderai nilai-nilai demokrasi,” jelas Sabam Sinaga dalam siaran persnya, Senin (22/4).

Menurut dia, dengan masifnya pelanggaran pemilu yang terjadi di Tapteng, secara pribadi menyebabkan potensi suara yang diharapkannya cukup signifikan mengalami kehilangan yang besar dari warga Tapteng, terutama potensi suara dari Partai Perindo Tapanuli tengah.

“Kita berharap kiranya pelanggaran pemilu yang berlangsung secara masif dan sudah dilaporkan oleh warga masyarakat dan partai-partai di Tapanuli Tengah, termasuk Partai Perindo, agar segera dapat ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu dan DKPP,” katanya.

Sebab menurutnya, hal ini sudah menodai nilai-nilai moral dan etika yang sekaligus merusak nilai-nilai demokrasi di Tapanuli tengah. “Dan saya berharap agar pelaksanaan pemilu ini dapat diulang di Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai pencoblosan dengan pengawasan yang ketat sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Sabam, laporan dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu di Tapanuli Tengah ini sudah begitu santer dibicarakan, baik di media sosial, maupun media-media nasional. Dan laporan ini juga telah disampaikan oleh DPD Partai Perindo Tapteng ke Bawaslu dan DKPP RI, terutama tentang bukti-bukti pelanggaran pemilu.

Dan ini juga telah didukung oleh elemen masyarakat dan partai-partai yang ada di Tapteng.

“Saya juga berharap agar DPP dari setiap partai yang keberatan tersebut dapat mendukung partainya masing-masing. Kasihan mereka. Partai-partai ini dizolimi tanpa adanya dukungan dari DPP partai masing-masing. Pelanggaran pemilu yang masif ini sudah melanggar aturan yang berlaku dan ini harus diberi sanksi, terutama kepada oknum-oknum yang terlibat, termasuk partai yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan,” jelasnya.

Bawaslu Tanggapi Dugaan Kecurangan

Sementara itu sehari usai pencoblosan, beredar video dugaan kecurangan pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Rekaman memperlihatkan penghitungan suara tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara Syafrida Rahmawaty Rasahan yang dikonfirmasi wartawan Sabtu (20/4) lalu mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengecekan dan menindaklanjuti video tersebut. Syafrida mengatakan, dirinya mengetahui video itu setelah ada laporan dari masyarakat.

Bawaslu Sumut sudah meminta Bawaslu Tapteng untuk melakukan pengecekan di lapangan dan meminta keterangan dari pengawas di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Syafrida, pengawas TPS harusnya mengingatkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan penghitungan suara.

“Prosedurnya begitu. Kalau dalam hal ini pengawas TPS serta KPPS terbukti lalai dan terbukti tidak mengikuti aturan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi,” ucapnya.

Pertama, Bawaslu Sumut akan merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara sesuai tata cara PKPU Nomor 3 ataupun PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Sanksi untuk petugas KPPS dan pengawas TPS adalah sanksi etik.

“Sanksi pidana untuk penyelenggara pemilu apabila terjadi prosedur penghitungan suara yang tidak sesuai aturan. Kami belum mendapatkan keterangan secara utuh dari jajaran Bawaslu Tapteng, masih pengecekan di lapangan,” kata Syafrida.

Sebagai informasi, dalam video berdurasi 30 detik itu terlihat petugas KPPS terburu-buru melakukan penghitungan surat suara tanpa menelitinya.

Petugas terus-terusan menyebut nama salah seorang caleg. Lokasi kejadian diduga berada di TPS 1 Kampung Solok, Kecamatan Barus, Tapteng.

Sementara di video kedua, terekam dua petugas KPPS mengenakan pakaian merah dan biru memasukkan surat suara ke kotak suara. Saat itu TPS dalam kondisi sepi. Video berdurasi 1 menit 25 detik itu terindikasi terjadi di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapteng.

Usai beredarnya video tersebut, partai-partai yang ada di Tapanuli Tengah, di antaranya Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, PSI, PDIP dan PAN, langsung melayangkan keberatan tentang kecurangan pemilu yang terjadi di Tapanuli tengah.

Terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Setiawati Simanjuntak kepada wartawan di kantornya, Sabtu siang (20/4) menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami kejadian-kejadian yang terlihat di video.

“Kami sedang mendalami kejadian-kejadian video yang viral itu. Sedang melakukan investigasi dan mengkajinya,” kata Ketua Bawaslu Tapteng.

Setiawati mengatakan, pihaknya juga melakukan pleno untuk menangani dugaan pelanggaran seperti dalam video yang beredar itu.

“Kami akan melakukan pleno untuk menangani dugaan pelanggaran ini. Apakah memang berdasarkan bukti-bukti dan juga hasil investigasi kami nanti, kami akan membahas di pleno,” jelas Setiawati.

Setiawati mengaku, pihaknya banyak menemukan dugaan pelanggaran Pemilu di Tapteng.

“Kita banyak menemukan dugaan pelanggaran. Itu banyak pak, hampir di semua kecamatan. Ada di Manduamas, Barus Utara, Sorkam Barat, Barus, Sorkam, Sarudik, Pinangsori, Pandan, dan di Kecamatan Tukka, Kita nanti berdasarkan laporan-laporan yang sudah kita terima, bahwa per masing-masing TPS yang diduga terjadi kecurangan akan kita kaji. Sedang kita kaji pak, dugaan apa yang ada di situ, apakah nanti ada pelanggaran pidana, atau pidana pemilu atau pidana murni,” sambungnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Timbul Panggabean, Sabtu (20/4) lalu menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima putusan dari Bawaslu Tapteng terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di daerah itu. “Kita siap menerima keputusan Bawaslu,”Jelasnya. (tim)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button