Berita

Buruh Makin Terpojok Akibat UU Omnibus Law Cipta Kerja

FaseBerita.ID – Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, pengesahan RUU Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja, memukul keras nasib buruh. Pasalnya, dibahas dalam waktu dan kondisi yang tidak tepat.

“Disebut tidak tepat waktu karena saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusiaan seperti dinyatakan Presiden sendiri,” ujar Fadli Zon kepada wartawan, Rabu (7/10).

Adapun Partai Gerindra adalah satu dari tujuh fraksi yang tidak mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Sehingga sikap Fadli Zon ini berbanding terbalik dengan sikap partainya.

Baca juga: UU Cipta Kerja: Pesangon Maksimal 25 Kali Gaji, Tertinggi di Dunia

‎Setidaknya hanya ada dua fraksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja tersebut disahkan menjadi UU. Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat.

Tingkat kematian dokter kita saat ini tertinggi di Asia. Setidaknya ada 130 dokter, menurut IDI, meninggal akibat menangani Covid-19 sejauh ini. Angka-angka ini tentu saja tak bisa disepelekan. Sebab, untuk menampung pasien, jumlah kamar di rumah sakit bisa ditambah dalam sekejap, tapi tak demikian halnya dengan tenaga kesehatan yang menangani.

“Artinya, ada hal lain yang jauh lebih serius untuk ditangani dibanding Omnibus Law,” ungkapnya.

Omnibus law ini juga tidak tepat sasaran, sebab kalau tujuannya adalah untuk mendatangkan investasi, apa yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh Omnibus Law ini sama sekali tak sinkron. Memang yang disorot adalah perizinan dan aturan yang tumpang tindih.

Menurut World Economic Forum (WEF), kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan. “Tapi yang disasar Omnibus Law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung,” ungkapnya.

Fadli mengatakan, bisa memahami kenapa saat ini masyarakat banyak yang gelisah dan marah terhadap Omnibus Law. Karena mereka melihat kalau kepentingan dan suara mereka sama sekali kurang diperhatikan.

“Kaum buruh, yang saat ini berada dalam posisi sulit akibat Covid-19, posisinya jadi kian terpojok,” tuturnya.

Dalam catatannya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah. Kemudian, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Padahal, menurut data lapangan, besaran UMP ini pada umumnya adalah di bawah UMK.

“Sehingga, alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, omnibus law ini belum apa-apa sudah akan menurunkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button