Berita

Buruh Desak Pemerintah Kaji RUU Omnibus Law

FaseBerita.ID – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi, Transportasi Nelayan dan Pariwisata Serikat Buruh Sejahtera Indonesia F.TNP SBSI Asahan menggelar demonstrasi di gedung DPRD Asahan, menyampaikan pendapat mereka menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini sedang disusun pemerintah pusat, Senin (20/1).

Dikutip dari Wikipedia, Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti “untuk segalanya”. RUU omnibus adalah dokumen tunggal yang diterima dalam satu suara oleh badan legislatif tetapi menggabungkan beberapa langkah menjadi satu atau menggabungkan berbagai subjek. Karena ukuran dan cakupannya yang besar, tagihan omnibus membatasi peluang untuk debat dan pengawasan. Secara historis, tagihan omnibus kadang-kadang digunakan untuk lulus amandemen yang kontroversial. Karena alasan ini, beberapa orang menganggap tagihan omnibus sebagai anti-demokrasi.

Para buruh berharap penolakan tersebut disampaikan oleh pemerintah daerah dan DPRD Asahan ke pemerintah pusat, karena rancangan aturan itu bukanlah cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja akan tetapi berdampak buruk terhadap kaum pekerja / buruh.

Omnibus law digadang-gadang menjadi senjata bagi pemerintah untuk menarik pemodal asing berinvestasi di Indonesia. Buruh menilai Omnibus law membuat kesejahteraan buruh terancam.

Diantara poin yang disoroti antara lain upaya penghilangan upah minimun atau dengan kata lain pemerintah ingin menerapkan sistim upah perjam yang artinya karyawan bekerja di bawah 40 jam seminggu maka upahnya akan dibawah upah minimum.

“Untuk itu kami buruh di Asahan datang ke DPRD agar meminta wakil rakyat kami mendukung penolakan RUU Omnibus Law menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat,” kata Rahmad Syambudi kordinator aksi yang juga sekretaris F TNP SBSI Asahan.

Dalam kesempatan itu, para pendemo diterima langsung oleh ketua komisi D Irwansyah Siagian bersama anggota lain diantaranya Ilham Sarjana, Rippy Hamdani, M Reza Andika dan lainnya.  Perwakilan pendemo di bawa ke aula untuk mendiakusikan apa yang menjadi tuntutan mereka.

Setelah menyampaikan tuntutan aksi ke DPRD Asahan, masa buruh ini kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Asahan. (per/rah) 

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close