Berita

Bupati Madina Sampaikan Garis Besar LKPj 2019

FaseBerita.ID – DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) untuk tahun anggaran 2019, Senin (3/8).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Harminsyah Batubara serta Erwin Efendi Nasution dihadiri sebanyak 24 anggota DPRD Madina yang lainnya.

Selain itu, hadir juga langsung Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, Sekda Gozali Pulungan dan Forkopimda, yang terdiri dari para Asisten, Staf Ahli beserta OPD yang bertugas di Pemkab Madina.

Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution di awal sebelum menyampaikan garis besar laporan pertanggungjawaban terlebih dulu mengucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD beserta anggota yang menjadwalkan rapat paripurna penyampaian Nota pengantar LKPj tahun anggaran 2019.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Madina yang telah menjadwalkan rapat Paripurna LKPj tahun 2019. Pada kesempatan ini juga saya akan sampaikan pertanggungjawaban secara gari besar,” kata Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution.

Dalam laporan pertanggungjawaban secara garis besar yang disampaikan oleh Buapti antara lain yakni, memuat kebijakan pemerintah Madina yaitu APBD Madina TA 2019 sebesar Rp 1.708.323.891.465,43 dan dapat teralisasi sebesar Rp 1.245.030.731.587,3 atau sebesar 73,80 persen. Sementara PAD sebesar Rp 120.128.557.818,00.

Dari total APBD tersebut Dahlan melanjutkan bahwa pemerintah Madina telah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan meliputi Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perkim dan Limnas dan sosial sebesar Rp 821.937.066.539,61 atau 48,11 persen.

Sedangkan untuk belanja urusan pendidikan dan kesehatan, Pemkab Madina telah mengalokasikan dan anggaran Rp 679.622.433.089 atau sebesar 39,78 persen.

Setelah Bupati Madina menyampaikan pidato nota pengantar LKPj tahun 2019 itu, pimpinan DPRD Madina pun mempertanyakan persetujuan dari fraksi-fraksi tentang pembentukan pansus LKPj.

Dalam kesempatan tersebut dari fraksi Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, PKS, Hanura, dan persatuan Madina, bersepakat untuk membentuk pansus membahas Lkpj. Sementara dari fraksi Amanat Berkarya abstain.

Di akhir rapat paripurna tersebut, pimpinan DPRD Madina turut mengucapkan selamat kepada masing-masing anggota pansus LKPj 2019. Anggota Pansus ini akan mulai bekerja dari Selasa 4-14 Agustus 2020. (Mag 01)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button