Berita

Bupati Madina Dinilai Melanggar UU Pemilu

MADINA, FaseBerita.ID – Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution mengaku telah dihubungi Presiden Joko Widodo melalui telepon, perihal surat permohonan diri mundur dari jabatan Bupati Madina. Namun katanya, tidak diperkenankan untuk mundur.

Namun yang sampai hari ini jadi sorotan publik khususnya masyarakat Mandailing Natal, perihal isi surat bertarikh 18 April 2019 itu. Di sini Bupati mengeluhkan masyarakatnya, dan katanya pola pikir masyarakatnya belum berhasil diperbaiki terhadap pembangunan yang ada di Madina.

Menurut salahseorang aktivis pergerakan Madina, Rahman Simanjuntak, diduga Bupati mengeluh untuk mengambil anggaran beberapa pembangunan yang tertuang dalam surat (Bandara Bukit Malintang, Pelabuhan Palimbungan, Rumahsakit Panyabungan dll). Karena diduga Bupati Madina tidak tahu lagi cara mengembalikan anggaran pendahuluan yang sudah habis.

“Ini sensasi Bupati Madina yang sangat sulit dianalisis masyarakat Madina. Dalam pembuatan surat bupati tidak tepat sasaran sehingga DPRD Madina dan Gubernur Sumut tidak dihargai dan jika memang niat Bupati Madina ingin mundur maka perlulah desakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan surat pengunduran diri lewat DPRD ditujukan ke Gubernur agar Gubernur lah yang menjembatani ke Mendagri dan Presiden,” katanya Selasa (23/4).

Kemudian pola pikir masyarakat Madina yang dianggap Bupati masih rusak. Menurut Rahman, sesungguhnya masyarakat sudah cerdas. Namun kemungkinannya, pernyataan Bupati itu keluar sebab tidak sesuai dengan pandangan dan pilihan politiknya.

Baca juga: Sehari setelah Pilpres, Bupati Madina Mengundurkan Diri

“Masyarakat yang merasakan penderitaan dan masyarakat juga menyaksikan pahitnya dalam kehidupan, makanya masyarakat cerdas bukan seperti yang disampaikan Bupati. Jika Bupati mengatakan pola pikir masyarakat belum berhasil diperbaiki maka saya berkomentar Bupati Mandailing Natal merendahkan pola pikir masyarakat kabupaten Mandailing Natal. Dan ini termasuk penghinaan menurut saya, jangan gara-gara politik dikatakan pola pikir masyarakat belum bisa diperbaiki,” ungkapnya.

Aktivis yang sangat concern terhadap kasus dugaan korupsi Taman Raja Batu dan Taman Siri-siri Syariah besutan Bupati Madina ini, juga berharap kasus tersebut juga diteruskan sesuai dengan janji Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk meneruskannya pasca Pemilu.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak kejaksaan PS Siagian, selesai pilpres akan ada pengumuman tersangka terhadap kasus Tapian Siri-siri dan Taman Raja Batu. Maka dengan itu satu-satunya masyarakat dan mahasiswa serta aktivis memberikan peran serta mendukung sepenuhnya pengumuman tahap tersangka kepada kejaksaan tinggi Sumatera Utara,” pungkas Rahman.

Marwan Rangkuti: Melanggar Undang-Undang Pemilu

Advokat dari Kantor Hukum Marwan, Marwan Rangkuti SH berpandangan jika Bupati Madina diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terlebih lagi dengan tegas dalam surat pengunduran diri Bupati, mengatakan belum berhasil mengubah pola pikir masyarakat.

“Bupati telah menyatakan berpihak tidak netral. Seharusnya Bupati tidak berpihak, begitu juga dengan ASN, TNI Polri,” katanya.

Seharusnya, kata Marwan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Madina. Dan dari surat permohonan pengunduran diri ini, menjadi dasarnya. “Bukan delik aduan. Itu bukan delik aduan, karena telah melanggar UU Pemilu,” katanya.

Apalagi dalam surat, Bupati mengaku belum berhasil mempengaruhi masyarakat Madina dalam mendukung. “Itu sebagai dasar, dia sudah berusaha mempengaruhi tetapi tidak berhasil. Itu kan pengakuan dia bahwa telah berupaya membujuk, merayu dan mempengaruhi masyarakat namun tidak berhasil,” katanya dalam sambungan telepon selular. (san)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button