Berita

BUMN Diingatkan Martin Manurung Jangan Manfaatkan PEN Menutup Kesalahan

JAKARTA, FaseBerita.ID-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengingatkan agar tidak ada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memanfaatkan anggaran program  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menutup kesalahan salah urus perusahaannya atau kesalahan korporasi. Menurutnya hal itu sama saja melakukan penyelewengan.

Hal tersebut disampaikan Martin dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) BUMN yang digelar secara terbuka di Ruang Rapat Komivi VI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Anggota Legislatif dari Dapil Sumut 2 ini  menyebutkan ada tiga klasifikasi negara dalam memberi suntikan modal kepada BUMN.

“Pertama, karena ada BUMN yang diberikan tugas khusus oleh negara, sehingga membutuhkan dana. Lalu karena ada ekspansi atau investasi, seperti contoh ITDC.

Yang perlu didalami adalah kalau BUMN perlu uang negara karena kesalahan manajemen atau inefisiensi. Ini yang menurut saya hingga saat ini belum ada penjelasan dari Menteri dan BUMN terkait ini,” jelasnya.

Ketua DPP Partai NasDem ini kemudian menyinggung ada segelintir BUMN yang telah mengalami kesalahan manajemen, dan ingin memanfaatkan program PEN untuk menutupinya. Ia pun meminta BUMN tersebut untuk hati-hati, karena telah mengantongi daftar BUMN-BUMN yang bermasalah sejak sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Karena banyak kesalahan-kesalahan manajemen di BUMN ini, yang sekarang kemudian karena Covid itu lalu dikait-kaitkan ada dampak dengan Covid. Padahal kita tahu terang benderang bahwa sebelum Covid-19 pun BUMN-BUMN ada yang sudah bermasalah. Saya punya daftarnya di sini. Jadi menurut saya ya terserah saja, bahwa ini perintah Perppu atau apa, tetapi saya bilang jangan main-main,” pesan Martin.

Martin secara tegas mengatakan bahwa sudah jadi tugas Parlemen untuk melakukan fungsi pengawasan ketat terhadap penggunaan dana program PEN untuk BUMN ini.

Sebab menurutnya kesalahan manajemen korporasi di BUMN merupakan satu hal yang tidak layak untuk diperjuangkan oleh DPR RI dan Pemerintah, karena secara keuangan pun mereka (BUMN) sudah merugikan negara.

“Jika kesalahan korporasi, saya rasa kan kita harus bisa memberikan penekanan atau sorotan terhadap kesalahan-kesalahan seperti ini. Tadi ada teman-teman juga mempersoalkan terkait payung hukumnya dana talangan. Sudah payung hukumnya tidak jelas, kita pun tidak tahu bagaimana uang negara ini bisa selamat kalau kesalahan manajemennya ini tidak diperbaiki,” pungkasnya.(rel/fi)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker