Berita

Budi Utari Diaktifkan jadi Sekda Siantar, tapi…

SIANTAR, FaseBerita.ID – Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar Walikota Pematangsiantar Hefriansyah kembali mengaktifkan Budi Utari Siregar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) sudah diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematangsiantar. Selanjutnya, Hefriansyah menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematangsiantar Zainal Siahaan, Selasa (22/10/2019) mengatakan surat rekomendasi dari KASN tersebut sudah disampaikan kepada walikota.

“Kita kan administrasi saja, dan surat rekomendasi itu sudah disampaikan kepada Pak Wali dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Zainal menambahkan, dalam surat rekomendasi itu disebutkan, agar Hefriansyah mengaktifkan kembali Budi Utari sebagai Sekda Pematangsiantar.

“Surat itu satu kesatuan, dan dikatakan tetap diperiksa. Dalam masa pemeriksaan, kita berhentikan dulu dari jabatannya. Walaupun hasil pemeriksaan dari Inspektorat Sumut itu sudah ada. Kita tunggu prosedurnya lah,” terangnya.

Masih kata Zainal, selama proses pemeriksaan, Budi Utari tetap sebagai staf di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Walaupun sudah diaktifkan kembali, tetaplah menjadi staf di Satpol PP sampai selesai pemeriksaan,” ujarnya singkat.

Diketahui, ada tiga poin dalam rekomendasi KASN. Pertama, meninjau kembali Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 800/556/IX/WK-Thu 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penjatuhan Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Atas Nama Budi Utari Siregar.

Kedua, mengembalikan Budi Utari Siregar ke jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar karena prosedur pemberhentiannya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Ketiga, melakukan pemeriksaan kepada Budi Utari Siregar apabila diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

KASN memberikan batas waktu 14 hari untuk menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut setelah surat diterima. Lalu, dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya ke KASN pada kesempatan pertama. (mag-04)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker