Berita

Budi Utari Belum Diperiksa, Minta RDP Diundur

BKD Ngaku harus Ada Izin Walikota

SIANTAR, FaseBerita.ID – Seyogianya Senin (4/11/2019) digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 1 DPRD dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematangsiantar membahas isi surat Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Budi Utari Siregar. Namun terpaksa dibatalkan karena BDK melayangkan surat yang isinya meminta rapat ditunda. Alasannya, pemeriksaan terhadap Budi Utari belum dilaksanakan oleh walikota.

Kepala BKD Pematangsiantar Zainal Siahaan kemarin menerangkan, surat yang mereka layangkan berdasarkan Surat Ketua DPRD Pematangsiantar Nomor 005/2058/XI/DPRD/2019, tanggal 1 November 2019 perihal Undangan RDP Komisi 1 DPRD Siantar.

“Untuk itu, kita menyampaikan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap Budi Utari Siregar sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Maka kami mohon kepada Ketua DPRD Pematangsiantar agar RDP ditunda sampai selesai pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Budi Utari Siregar). Kan untuk RDP ini harus izin juga pada walikota,” terang Zainal.

Terpisah, Sekretaris Komisi 1 DPRD Pematangsiantar Baren Alijoyo Purba mengatakan, RDP tersebut guna membahas isi surat Budi Utari kepada DPRD.

“Sebenarnya RDP ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemeriksaan oleh walikota. Kita hanya ingin tahu isi surat itu,” tutur politisi PDIP ini.

Saat disinggung kapan RDP dijadwalkan kembali, Baren mengaku tidak mengetahui. Hanya saja, dia mengaku heran mengapa RDP harus menunggu walikota pulang dari luar negeri.

“Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya itu. Kita hanya ingin tahu isi surat itu, sehingga Budi Utari Siregar di-nonjobkan dari jabatan Sekda. Kita ingin tahu saja apa isi surat Inspektorat Provinsi Sumut. Di sini saja walikota sewenang-wenang me-nonjob-kan. Sudah datang memang suratnya BKD, cuma belum saya baca,” paparnya.

Disinggung batalnya RDP terkesan tunduknya Komisi 1 DPRD dengan BKD, Baren membantah.

“Bukan tunduk. Surat kita kan sudah dibalas. Dalam suratnya mereka minta di-pending. Mungkin BKD punya atasan yakni walikota, mungkin dilarang dulu untuk RDP. Kita juga hormati itu,” tutupnya.

Anggota Komisi 1 DPRD Pematangsiantar, Jani Apohman Saragih mengaku surat dari BKD sudah diterima Sekretariat DPRD Pematangsiantar, dan sudah disampaikan kepada Komisi 1. Intinya, BKD meminta pengunduran RDP namun penjadwalan ulang belum ditentukan.

“Belum ada penjadwalan kapan. Tapi nanti masalah jadwalnya akan dibahas di internal Komisi 1. Soal alasan BKD, tidak ada diberitahukan kenapa mereka meminta mengundurkan RDP,” jelasnya.

Jani Apoh juga mengaku tidak mengetahui untuk kepentingan apa Walikota Pematangsiantar Hefriansyah berangkat ke Jepang.

“Kalau masalah keberangkatan Pak Walikota ke Jepang, kita tidak tau karena tidak ada disampaikan,” tandasnya.  (mag-04)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close