Berita

Boy Warongan Geram, Anggaran Humas Pemko Siantar Dinilai Pemborosan

SIANTAR, FaseBerita.ID – Wakil Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar Boy Iskandar Warongan geram dengan pengadaan drone di Humas Protokoler Pemko Pematangsiantar. Ia berpendapat pengadaan tersebut sebagai pemborosan, dan penyusunan rancangan kerja anggaran dinilainya tidak serius dan asal-asalan.

Setelah pemaparan rancangan kerja anggaran pada bagian kehumasan yang disampaikan Kabag Humas, Hamam Sholeh, Jumat (15/11/2019) malam, Boy Iskandar Warongan langsung menyoroti hal tersebut.

“Pengadaan 1 unit drone senilai Rp30 juta itu pemborosan. Sementara 1 unit drone lagi masih dapat digunakan. Spesifikasi drone yang diterakan dalam dokumen anggaran untuk R-APBD 2020 itu dinilai mampu membuat film,” ujarnya.

Lebih lanjut Boy Iskandar Warongan mengatakan, selama ini dirinya memantau kegiatan kehumasan khususnya pemakaian drone tiap kegiatan pemerintahan.

“Ini ada pembelian drone sebesar Rp30 juta tapi masih ada drone. Walau pun harganya sudah ditetapkan, setahu saya, tetapi dengan biaya Rp30 juta ini drone dengan spesifikasinya untuk pengambilan film,” kata Boy seraya mengatakan dirinya memahami teknologi pesawat mini tanpa awak itu.

“Beberapa kali saya mengikuti kegiatan dari pemerintah, saya lihat siapa pilot drone dan drone apa yang dipakai. Dan itu masih bisa digunakan dengan teknologi yang sekarang. Jadi mengapa harus ditambah dan ada lagi pengadaan remot kontrol itu kan pemborosan,” tegasnya.

Selain tidak diketahui secara persis kaitan kegunaan drone dalam menunjang kinerja pemerintahan, Boy juga mengkritik pengadaan laptop dan televisi. Pengadaan itu juga dianggapnya pemborosan, apalagi harus diganti setahun sekali.

“Penambahan laptop, televisi dan itu saya rasa harus dikaji kembali agar tidak ada lagi pemborosan. Karena laptop yang ada masa 1 tahun sekali diganti, saya rasa masih kompatibel. Kecuali setiap hari rapat ada kerusakan fisik dari laptopnya,” ujarnya.

Hamam Sholeh menjelaskan jika rangkaian tugas-tugas kehumasan mencitrakan pemerintahan.

“Perlu kami sampaikan bahwa, tugas humas adalah mencoba menganalisa kebijakan dan mendefenisikan persoalan-persoalan yang kita citrakan diluar,” jawabnya.

“Drone benar ada dua yang satu dipinjam sama Polres selama enam bulan, dipulangkan ke kita dalam kondisi rusak. Dan setelah kami cek ke teknisinya ada kerusakan LED-nya. Begitu kondisinya makanya kami siapkan satu drone,” kata Sholeh.

Pada kesempatan dirinya menjelaskan, Sholeh juga berujar, pihaknya siap untuk dievaluasi jika rencana kerja anggaran RKA itu bermasalah.

“Terkait dengan masalah ATK yang tumpang tindih kami siap dievaluasi anggarannya,” pungkasnya.

Mendengar penjelasan itu, Boy langsung berkomentar. Artinya, RKA ini tidak serius merencanakannya, artinya ini pemborosan luar biasa.

“Kita tahu ini mengacu kepada peraturan, tapi artinya setiap ada peraturan ada persiapan dari kita untuk melaksanakan peraturan itu. Misalnya 60 diminta kita pangkas 30, setuju-setuju aja. Kalau misalnya tidak kita teliti ini artinya, ya macam mana ini nggak serius ini kalian membuat RKA,” tegasnya dengan nada tinggi sehingga membuat rapat hening.

Ketua Komisi I, Andika Prayogi Sinaga, selaku pimpinan rapat akhirnya angkat bicara untuk memecah keheningan. Dia mengatakan pemborosan anggaran tersebut seharusnya dipangkas. Kata dia, ada beberapa mitra kerja yang masih membutuhkan anggaran.

“Ada beberapa mitra kerja kita anggarannya masih terlampau sedikit. Jadi ini semua untuk membangun kota ini agar lebih baik lagi. Nanti kita kedepannya setelah ini slesai, kita akan gelar lagi RDP lagi,” katanya,

Terpisah anggota komisi I Tongam Pangaribuan juga mempertanyakan hubungan kehumasan dengan para media yang diketahui selama ini sebagai mitra kerja pemerintah.

Anggota DPRD dari fraksi NasDem ini menanyakan jumlah kerja sama media online maupun cetak yang terhubung selama ini dengan Pemko Pematangsiantar.

“Kira-kira media jumlahnya berapa pak? Kami juga pingin tahu berapa total media yang terdaftar di pemerintah kota, yang dinyatakan resmi mitra pemerintahan mau online atau cetak,” tanya Tongam.

Hamam Sholeh menjawab pertanyaan dari Tongam, saat ini pihaknya mendata sebanyak 72 media cetak dan 21 media online yang bekerjasama dengan Pemko Pematangsiantar.

“Jumlah media yang terdaftar di kita sekarang ada 72 media cetak, terdaftar dalam pengertian bahwa mereka menyerahkan medianya kepada kita dan kemudian menyerahkan surat tugas wartawan kepada kita. Untuk media online sebenarnya kami belum data secara keseluruhan. Kalau berdasarkan surat tugas kita baru menerima 21 surat tugas media online. Pengamatan kami dilapangan dan dari grup jumlahnya lebih kenapa karena ternyata ada media online yang berkantor di Medan, Jakarta ada awak media-nya di Siantar,” pungkasnya. (Mag 04)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close