Berita

Bongkar Warung Milik Janda, Pihak Kebun Balimbingan Dikecam

FaseBerita.ID – Pasca dibongkarnya warung jualan milik Asni (51) warga Huta II Nagori Bahkisat, Kecamatan Tanah Jawa, Senin (18/3) sore kemarin, pihak perkebunan sawit PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Balimbingan, menuai kritikan pedas.

Bahkan terungkap perlakuan tebang pilih yang dilakukan oleh pihak Kebun Balimbingan, karena ada bangunan lain milik pribadi yang berada di lokasi kebun, tetapi tidak dibongkar.

“Kenapa harus warung bu Asni yang dibongkar?, padahal warungnya hanya sifatnya sementara terbuat dari atap terpal dan bertiangkan bambu dan terbuka. Kalau alasannya hanya karena penertiban, kenapa bangunan di Afdeling I Simpang Pondok Preman dan Simpang Nagojor yang bahkan sudah permanen kenapa tidak dibongkar. Ini kan tidak adil? Kami warga yang miskin, apalagi bu Asni itu yang sudah janda,” kata seorang warga Nagori Bahkisat saat ditemui kru koran ini.

Komunitas Relawan North Sumatera (KRNS) yang selama ini telah berkiprah dengan sukarela membantu warga miskin di Kabupaten Simalungun saat menyambangi lokasi warung yang sudah dibongkar, kepada kru koran ini mengatakan rasa keprihatinannya kepada Asni, yang hanya bisa menompang tempat tanpa merusak dan menggangu serta tidak ada niat menguasai tanahnya, telah digusur oleh pihak perkebunan Unit Kebun Balimbingan.

“Pertanyaan kami, selama ini hidupnya Ibu Asni itu diwilayah terdampak kegiatan usaha apakah sudah diayomi oleh perusahaan, sebagaimana yang diatur didalam UUD 1945 saja jelas diatur karena perusahaan itu BUMN berarti jelas milik negera, apalagi didalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, ada aturannya jika pihak perusahaan pemilik kegiatan usaha, wajib memberikan CSR diwilayah terdampaknya,”kata Direktur Eksekutif KRNS Aroji Hasyimi Siagian.

“Harusnya pihak kebun lebih mendahulukanlah di wilayah terdampaknya jika ada masyarakatnya yang membutuhkan dilakukan pendataan dan dibantu. Ini membantu pun tidak, malah melakukan pembongkaran. Berilah solusi harusnya terlebih dahulu, agar sebagai perusahaan milik negara itu dapat benar-benar bermanfaat bagi warga republik ini,” tambahnya.

“Dan yang lebih membuat kami merasa prihatin, bahwa adanya pernyataan pihak PU Balimbingan yang menyatakan bahwa penertiban hanya bersifat sementara, nantinya usai pemilu Arni diperbolehkan kembali berjualan. Kenapa masyarakat kecil jadi korbannya?,” pungkas Aroji dengan wajah sedihnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Permasalahan Kesehjateraan Sosial Karang Taruna Kabupaten Simalungun Viktor Sinaga. Kepada kru koran ini mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan sosial yang menimpa masyarakat kecil memang selalu terjadi. Dalam konteks Ibu Asni, menurutnya seharusnya pihak kebun janganlah melakukan tebang pilih dan jangan pula dikaitkan dengan kontestasi politik.

“Ini urusan warga yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kalau dilihat berapalah untungnya. Seharusnya pihak kebun bertanggung jawab lah jika di wilayah terdampak kegiatan usahaanya masih ada orang ataupun warga yang masih susah. Sebelumnya Karang Taruna Simalungun telah melakukan pendataan PMKS, namun belum selesai terhadap masyarakat wilayah terdampak kegiatan usaha kegiatan PTPN IV Unit Kebun Balimbingan, apakah sudah mendapatkan CSR selama kegiatan usaha mereka berlangsung selama ini.

Nanti hasilnya akan kami ekspose ke publik untuk meminta pertanggung jawaban pihak kebun sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di NKRI ini,” tandas Viktor. (ad/esa)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button