Berita

BNN Madina Akui Kendala Berantas Narkoba: Tak Punya Ruang Tahanan dan Rehabilitasi

MADINA, FaseBerita.ID – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal (Madina) hingga saat ini belum mempunyai ruang tahanan dan rehabilitasi.

Hal ini menjadi kendala bagi lembaga penindak peredaran narkoba itu dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan.

Sementara, di Kabupaten Madina sendiri kasus peredaran narkoba masih cukup tinggi, dan setiap pelaku yang diamankan harus dititip di LP Kelas IIB Panyabungan yang saat ini sudah over kapasitas.

Kepala BNNK Madina AKBP Ramlan kepada Metro Tabagsel melalui Kasubbag Umum Annisah di ruang kerjanya, Selasa (27/8/2019) mengatakan, sampai saat ini BNNK Madina belum memiliki fasilitas berupa ruang tahanan tersangka narkoba, begitu juga ruang rehabilitasi pengguna.

Kondisi ini kata Annisah menjadi kendala bagi BNNK dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara yang mereka tangani.

“Sebenarnya BNNK Madina sudah sangat membutuhkan ruang sel tahanan dan rehabilitasi, karena setiap tahanan hasil operasi BNNK harus dititip ke LP (lembaga pemasayarakatan) Panyabungan. Untuk kepentingan pemeriksaan harus jemput antar ke Lapas dulu. Efektifnya ada kamar tahanan, sehingga proses perkara lebih mudah ditangani,” kata Annisah.

Ia menyebut, BNNK Madina telah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Madina dalam rangka pengadaan atau pembangunan fasilitas ruang tahanan dan rehabilitasi.

“Pimpinan sudah kordinasi ke Pemda, masih menunggu tindaklanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan pembangunannya bisa terealisasi,” harapnya.

Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution yang dihubungi menyebutkan, pembangunan fasilitas ruang tahanan dan rehabilitasi yang diperlukan BNNK Madina itu harus sesuai dengan mekanisme dan aturan pengusulan.

“Harus buat permohonan dulu, agar ditampung di APBD tahun 2020,” kata Dahlan.

Terpisah, Eveline Sago, anggota DPRD Madina terpilih pada Pemilu 2019 kemarin kepada wartawan menyebut, pemberantasan peredaran gelap narkotika harus diprioritaskan dan perlu peran semua pihak termasuk pemerintah dan berbagai stakeholder yang ada.

“Kita sangat mendukung itu, karena pemberantasan narkoba ini adalah tugas kita bersama, kita perlu menyelamatkan generasi kita dari pengaruh narkoba. Dan, BNN sebagai lembaga yang diberikan amanah harus kita bantu apa yang mereka butuhkan, tentunya harus sesuai dengan keadaan APBD daerah,” kata wanita yang akrab disapa Evi itu. (wan)

iklan usi



Back to top button