Berita

BKD Siantar Konsultasi ke Mendagri Mutasi ASN di Disdukcapil

FaseBerita.ID – Mantan Kepala yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemko)  Pematangsiantar, Zainal Siahaan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemegdari) terkait mutasi tiga orang pejabat struktural yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Konsultasi ini dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan yang sempat dibuat tidak melanggar ketentuan. Zainal Siahaan mengaku, awalnya mereka beranggapan bahwa mutasi pejabat struktural bisa dilakukan lantaran sebelumnya sudah mendapat persetujuan untuk tingkat eselon II atau Kepala Dinas Ditjen Dukcapil. Artinya, ada kesalahan pemahaman. Apalagi gaji untuk pejabat Dukcapil masih dari Pemko Pematangsiantar.

Anehnya, Zainal Siahaan tidak memperlihatkan secara detail persetujuan dimaksud.

“Kita berpikir tidak semua dijelaskan secara detail. Dengan adanya persetujuan setingkat eselon II maka dengan sendirinya bisa melakukan mutasi ke eselon III dan eselon IV. Harapan Walikota adalah pelayanan di Dukcapil bisa lebih baik (jika mutasi terjadi). Makanya nanti kita lihat hasilnya setelah anggota selesai konsultasi” ucap Zainal, Selasa (12/3).

Disampaikan Zainal, konsultasi dilakukan terkait dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kepedudukan. Dalam Bab VIIIA mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural. Pasal 83A dijelaskan bahwa pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Admintrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur. Kemudian, diuraikan juga, penilaian kinerja pejabat struktural dilakukan secara periodik oleh Menteri.

Zainal Siahaan mengaku adanya surat edaran Kemendagri bersifat penting nomor 821/2044/DUKCAPIL perihal penundaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani Adminduk di daerah. Isinya, berdasarkan pasal 83A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kepedudukan. Secara rinci, surat tersebut dikeluarkan untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum 14 April 2019 melalui optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.

Caranya, gubernur, bupati/walikota diminta untuk menunda sementara pengajuan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kepedudukan mulai tanggal 1 Maret hingga dengan 1 Mei 2019. Ada keterlambatan surat tersebut masuk ke Pemko Pematangsiantar.

Sementara mutasi ini, kata Zainal Siahaan, tidak lepas dari kebutuhan peningkatan kinerja dan alasan lain adalah, belakangan didapati informasi mengenai kurang maksimalnya pelayanan. Kemudian ada juga penilaian dari Ombudsman. Menurutnya, tingkat pelayanan yang baik harus mampu meraih nilai 80 ke atas. Sedangkan nilai Dukcapil Pematangsiantar hanya 51. Untuk SK mutasi yang sempat diterbitkan bagi 3 pejabat struktural Dukcapil tidak menutup kemungkinan direvisi. Namun semua itu baru bisa terjawab jika ada petunjuk dari Kementerian terkait.

Adapun pejabat dari Dukcapil yang dimutasi adalah Abisah Barus, dari Sekretaris Dukcapil menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Romana Elisabet Silitonga dari Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipindahkan ke Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Kemudian, Kabid Pendaftaran Penduduk, Roma Sijabat dimutasi ke Dinsos P3A dengan jabatan Kabid Perlindungan Hak Anak dan Perempuan. (pam/esa)

iklan usi



Back to top button