Berita

Biaya ‘Snack’ Anggota DPRD Boros Rp171 Juta

SIANTAR, FaseBerita.ID – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya pemborosan pengeluaran keuangan di Sekretariat DPRD Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018. Pemborosan mencapai Rp171.294.000 yang digunakan untuk belanja makanan dan minuman (snack) anggota DPRD.

Dalam laporan BPK diterangkan, di tahun 2018, anggaran belanja makanan dan minuman di Sekretariat DPRD Pematangsiantar sebesar Rp1.494.500.000. Terealisasi Rp530.277.000 atau 35 persen. Dari realisasi tersebut, untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai Rp344.147.000.

Masih dari temuan BPK, terdapat pengeluaran untuk makanan minuman berupa kue sebanyak 45 kotak setiap harinya. Selain itu terdapat pembelian air minum mineral dalam bentuk galon, botol, dan gelas dengan kuantitas berbeda-beda.

Jika dijumlahkan, biaya manakan dan minuman tersebut mencapai Rp171.294.000. Hanya saja, untuk makanan dan minuman tersebut tidak disertai daftar tanda terima pegawai maupun anggota DPRD. Sedangkan untuk kegiatan rapat/pertemuan dilakukan pembelian tambahan makanan dan minuman.

Berdasarkan konfirmasi BPK, penyedia membenarkan pembelian makanan dan minuman tersebut. Sedangkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyatakan pelaksanaan kegiatan tersebut sudah lama dilakukan. Namun tidak ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) atau kebijakan.

Karenanya, BPK menilai Sekretariat DPRD tidak menaati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp171.294.000.

Terpisah, Plt Sekretariat DPRD Pematangsiantar Wanden Siboro membenarkan adanya temuan BPK RI tersebut. Wanden menyebutkan, setelah adanya temuan ini, pihaknya telah menghentikan penyediaan makanan dan minuman.

“Anggota DPRD ada 30 orang, sehingga biasanya setiap hari disediakan makanan ringan dan minuman sebanyak 30 kotak, ditambah 15 kotak untuk pegawai sekretariat,” terang Wanden, seraya mengatakan saat ini snack hanya diberikan saat ada rapat atau pertemuan.

“Penyediaan kue itu memang sudah sejak dulu dilakukan. Kita hanya meneruskan. Memang tidak ada landasan aturannya. Tapi sejak April 2019, kita sudah berhentikan penyediaan makanan minuman di hari biasa atau di luar jadwal rapat dan pertemuan. BPK tidak ada memerintahkan pengembalian pemborosan. Hanya, ke depannya tidak lagi dilakukan,” terang Wanden.

Amatan media, selama ini anggota DPRD Pematangsiantar umumnya hanya datang saat rapat-rapat digelar. Ketika tidak ada kegiatan, hanya beberapa orang wakil rakyat yang masuk kantor. (pra)

iklan usi



Back to top button