Berita

Biaya Perjalanan Dinas Walikota Siantar Rp2,1 Miliar!! Boy Warongan: Ini Pemborosan

SIANTAR, FaseBerita.ID – Anggota Komisi I DPRD Siantar Tongam Pangaribuan menyoroti biaya perjalanan dinas kepala daerah yang menelan anggaran sebesar Rp2,1 miliar lebih. Angka ini dinilai terlalu besar dan harus dipangkas.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Anggaran R-APBD 2020 bersama Sekretariat Daerah, Sabtu (16/11/2019) di Komisi I DPRD Siantar.

Politisi NasDem ini pun menilai angka itu menjadi pemborosan anggaran belanja daerah. Tongam sempat marah dengan anggaran yang terlalu tinggi hanya untuk sebuah perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Tongam mengingatkan bahwa ada kebijakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengurangi biaya perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat.

“Perjalanan dinas diefisiensikan saja. Pemerintah pusat sudah menekankan untuk pejabat daerah jangan kebanyakan wara-wiri ke luar kota menghabiskan banyak biaya APBD. Tolong itu diefesiensikan serendahnya,” ujar Tongam sembari menyampaikan kebijakan Sri Mulyani.

Tongam juga mengingatkan, sesuai dengan perintah Sri Mulyani, kepala daerah cukup satu kali dalam setahun melakukan perjalanan dinas. Ia mengharapkan anggaran di Bagian Umum Sekretariatan Daerah tidak boros lagi.

“Sekarang di zaman teknologi ini sudah ada sistem diskusi dengan melalui teleconfrence. Jadi, ini lebih bisa dimanfaatkan dibanding harus jumpa,” katanya.

Tongam menilai Bagian Umum yang merencanakan anggaran tahun 2020 sebanyak Rp16 miliar terlalu besar. Banyak pos anggaran yang dinilai tidak layak lagi dipertahankan ataupun bisa dipangkas. Seperti pengadaan makan dan minuman pegawai sebesar Rp1,9 miliar.

Lalu, pengadaan makanan dan minuman rumah tangga kepala daerah sebesar Rp720 juta. Serta cakupan fasilitas informasi melalui audio visual dan media elektronik Rp1,9 miliar, perkembangan komunikasi, informasi dan media massa.

“Kami saja rapat tidak ada lagi anggaran untuk makan atau minum. Kalian sampai segini anggarannya. Kita jangan memberatkan anggaran ke bagian-bagian seperti ini,” tegas Tongam dengan nada tinggi.

Menyikapi hal itu, Kepala Bagian Umum Heryanto Siddik enggan mengomentari perihal pemangkasan anggaran perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, dan Staf Ahli Walikota.

“Kalau untuk makanan dan minuman nanti bisa kami koreksi lagi pak,” ujarnya.

Sementara Asisten III Pardamean Silaen yang juga turut hadir langsung menyatakan siap melakukan efesiensi untuk perjalanan dinas kepala daerah.

“Khusus kepala daerah, perjalanan dinas sesuai dengan anggaran. Kita sepakat dengan itu efesiensi anggaran. Kita harapkan dengan dewan terhormat kita bisa lakukan penyisiran efesiensi anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, untuk anggaran Sekretariatan Daerah sebesar Rp60 miliar yang terbagi dari sembilan bagian yakni Keuangan, Umum, Hukum, Humas, Kesejahteraan Masyakarat, Perekonomian dan Pertambangan, Tata Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Umum, dan Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengaduan.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti rendahnya efisiensi pengelolaan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Adapun dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tersebut menyumbang hampir 70 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemborosan

Lain halnya dengan Wakil Ketua Komisi I Boy Iskandar Warongan. Fraksi PAN Persatuan Indonesia ini mengkritisi soal besarnya anggaran penyediaan jasa sewa menyewa yang sebesar Rp1.335.500.000. Dimana rincian secara detailnya tidak disebutkan.

“Yang saya lihat di sini semua adalah pemborosan. Termasuk untuk sewa kursi dan meja yang mencapai Rp425 juta. Bahkan untuk sewa taratak saja mencapai Rp300 juta. Buat apa kita menyewa kalau bisa membeli dengan anggaran sebegitu besar? Ini setiap tahun di anggarkan. Dengan sewa anggaran taratak sebesar itu, apakah selama setahun itu taratak yang disewa berdiri terus? Dan, dalam rangka apa saja taratak ini disewa?” tegasnya sembari meminta agar dibuat rinciannya.

Bahkan dia mengusulkan agar Gedung Pariwisata dimanfaatkan. “Lebih bagus Gedung Pariwisata dimanfaatkan ketimbang menyewa taratak,” ujarnya.

Ia menilai, penyusunan RKAP tersebut kurang diseriusi bagian Sekretariat Daerah Kota Siantar. Hal itu terlihat banyaknya anggaran yang bisa dipangkas serta tidak tepat sasaran. (Mag-04/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close