Berita

Besok Paripurna Pembahasan Hak Angket DPRD Siantar

SIANTAR, FaseBerita.ID – DPRD Siantar telah menentukan jadwal paripurna Hak Angket (penyelidikan) terhadap Walikota Hefriansyah dalam rapat badan musyawarah (Banmus) di ruang gabungan komisi, Selasa (21/1).

Dalam rapat Banmus disetujui rapat paripurna Hak Angket akan bergulir sejak hari ini, Rabu (22-28/1).

Rapat paripurna yang bergulir selama seminggu dengan agenda pengusulan, pandangan fraksi, dan pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket.

Pengusulan Hak Angket ini telah ditandatangani oleh 25 anggota dewan dari seluruh fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar.

Anggota dewan yang belum ikut menandatangani yakni Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga Fraksi PDIP, Riski Sitorus Fraksi Demokrat, Arif Hutabarat Fraksi PDIP, Nurlela Sikumbang Fraksi PAN Persatuan Indonesia, dan Imanuel Lingga Fraksi PDIP.

Hak Angket yang diusulkan ini melampirkan lima poin dasar dugaan pelanggaran yang dilakukan Walikota Hefriansyah.

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga tidak memberikan ketegasan apakah mendukung Hak Angket atau tidak.

Timbul mengaku memang tidak bergabung dalam usulan Hak Angket. Ia beralasan dokumen pengusulan Hak Angket sudah lebih duluan masuk ke meja sekretariatan.

“Aku gak ikut tanda tangan Hak Angket. Karena keburu kawan-kawan masuk, saya baru masuk semalam. Itu surat dah masuk semua,” katanya usai rapat.

Timbul kembali beralasan belum memahami lima poin materi Hak Angket. Saat ditanya ada beberapa anggota dewan dari Fraksi PDIP yang ikut menandatangani, Timbul mengatakan tidak perlu koordinasi denganya.

“Saya lihat dulu materinya. Belum saya dalami materinya. Kalau fraksi PDIP tanyakan ke ketua fraksi. Kalau fraksi dia komandannya,” katanya.

Timbul mengaku secara persyaratan usulan Hak Angket sudah lengkap yakni lebih dari lima anggota dewan serta lebih dari tiga fraksi.

“Agenda besok argumen hak angket. Komposisi Pansus Angket nanti sesudah paripurna. Secara persyaratan sudah memenuhi untuk usulan hak angket,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Mangatas Silalahi yang ikut dalam penandatanganan mengungkapkan dalam rapat paripurna nanti bisa saja terjadi perubahan meteri Hak Angket. Perubahan itu bisa saja bertambah, tetapi tidak berkurang.

“Masih tetap tapi bisa saja berubah atau bertambah,” katanya.

Fery Sinamo dari Fraksi PDIP menilai gerakan Hak Angket ini untuk menyadarkan Walikota Hefriansyah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Apalagi menurutnya, banyak kebijakan yang membuat resah masyarakat.

“Ini kan supaya bagus Siantar ini. Siapa pun pemimpin nanti bisa wanti-wanti. Jangan semaunya aja. Harus ada pembenahan,” ujarnya.

Ferry juga menambahkan  materinya bisa saja tambah dari yang diusulkan. Dia juga mengatakan ini semua demi membangun kota Pematangsiantar agar lebih baik lagi.

Seperti diketahui adapun pelanggaran yang dinilai dilakukan Walikota Hefriansyah yakni pemindahan, pengangkatan, dan pergantian ASN di Pemko Siantar, bobroknya pengelolaan dua perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD Pasar Horas Jaya, penggunaan Lapangan Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 1989, terbitnya Perwal Nomor 1 Tahun 2018 tentang penggeseran anggaran sebesar Rp46 miliar sehingga menjadi temuan BPK, dan penyelewengan pembangunan Tugu Sang Naualuh yang mangkrak.

Poin ini telah ditanda-tangani Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Mangatas Silalahi serta anggota dewan lain. (Mag 04)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button