Berita

Besok, DPRD Siantar Bentuk Panitia Hak Angket

SIANTAR, FaseBerita.ID – Hari ini, Selasa (28/1) panitia Hak Angket akan dibentuk. Pembentukan tersebut merujuk atas pengajuan hak angket terkait kebijakan-kebijakan Walikota Siantar Hefriansyah yang dinilai menyalahi.

“Rapat lanjutan akan digelar besok (hari ini, red), yakni pembentukan komposisi panitia angket, sebagai tindaklanjut rapat Paripurna-I DPRD,” kata Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga, Senin (27/1) di Gedung Harungguan Bolon.

Sementara dalam Rapat Paripurna-I DPRD Siantar yang dihadiri 26 Anggota Dewan, Senin (27/1) membacakan pandangan fraksi.

Pada umumnya mereka mendukung pembentukan panitia agar segera dilakukan. Hal itu menyikapi delapan poin tuntutan DPRD terhadap kebijakan-kebijakan Pemko.

Hendra Pardede dari Fraksi Partai Golkar dalam pandangan fraksi secara tegas meminta kepada anggota DPRD yang nantinya menjadi panitia hak angket, supaya bersungguh-sungguh menyelidiki poin-poin dimaksud.

Hal serupa disampaikan Netty Sianturi, selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra. Dalam pandangan fraksi, Netty menilai pemko terkesan melakukan pengaburan sejarah yang sangat krusial. Hal itu dilihat dengan diubahnya titik sejarah pengibaran bendera merah putih yang pertamakalinya dilakukan pemuda dan rakyat pada tanggal 27 September 1945 di kota Pematangsiantar.

“Seperti yang kita lihat, prasasti itu telah dicabut. Bahkan dua tiang bendera yang dulunya berdiri tegak, kini sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan toilet umum,” ujarnya.

Baginya, hal itu bertentangan dengan Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Sebab, pemerintah seharusnya merawat dan melindungi benda-benda yang memiliki sejarah.

“Prasasti dapat diletakkan dimana saja. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa titik sejarah itu tidak dapat digantikan ataupun dipindahkan keberadaannya,” tegasnya.

“Kami dari Fraksi Gerindra memohon kepada pimpinan DPRD agar segera menindaklanjuti usulan-usulan dari anggota DPRD. Sesuai dengan hak-hak yang ada di DPRD dan sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah,” sebutnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Timbul Lingga mengatakan, untuk panitia pansus paling banyak 11 orang dari semua fraksi.

“Kalau untuk ketua, lihat besoklah (hari ini, red). Karena besok masih ada jadwal pembentukan pansus. Untuk penyelidikannya dari tanggal 29 Januari sampai 20 Februari. Setelah itu, pansus baru bisa menyampaikan ke pimpinan dan sampai keluarnya rekomendasi pada 25 Februari sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara delapan poin tuntutan DPRD terhadap kebijakan-kebijakan Pemko, yakni Pertama, Pengangkatan dan pergantian ASN di Pemko mencakup pengangkatan lurah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, masih banyaknya Plt di setiap OPD. Pemberhentian dari jabatan atas nama Dr Rumondang sebagai Kepala BP2KB dan pergantian pejabat setingkat Eselon III di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencopotan Sekda Siantar yang menuai kontroversi dan masih dalam proses gugatan di PTUN Medan. Hasil Asesmen JPT pratama di lingkungan Pemko tidak dilakukan sepenuhnya dan pelelangan hasil jabatan pratama tahun 2019 tidak dilakukan.

Kedua, Tidak di tampungnya tambahan penghasilan pegawai yang telah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan surat ketentuan DPRD Nomor 170/2492/DPRD/XII/2019 tentang rekomendasi DPRD perihal peningkatan kesejahteraan tenaga pejabat fungsional bidang kesehatan.

Ketiga, terjadinya OTT di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengorbankan Kepala BPKD yang sampai saat ini masih dalam proses pengadian.

Keempat, Penggunaan Lapangan Haji Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1989.

Kelima, Kesewenang-wenangan pemindahan lokasi pembangunan Tugu Sangnaualuh Damanik yang diputuskan di Lapangan Merdeka, dipindahkan secara sepihak oleh Walikota di Lapangan H Adam Malik, sehingga membuat keresahan kepada masyarakat dan saat ini telah menjadi temuan BPK.

Keenam, Bobroknya pengelolaan dua perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD PHJ. Hal ini dinilai bertentangan dengan PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Ketujuh, Terbitnya peraturan walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang pergeseran anggaran sebesar Rp46 miliar dimana P.APBD untuk perda P.APBD T.A2018 tidak ditetapkan sehingga menjadi temuan BPK.

Delapan, Anggaran untuk pembebasan lahan Tanjung Pinggir seluas (573 ha) yang ditampung di PAPBD TA 2019 dihapuskan oleh Pemko Siantar dan anggaran tersebut tidak ditampung di APBD T.A 2020.

Padahal DPRD setiap tahun anggaran selalu meminta merekomendasikan agar anggaran anggaran pembebasan lahan tersebut ditampung. (Mag 04)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker