Berita

Berpotensi Suap, Himapsi Surati KPK dan Kapolres: Awasi Penggunaan Hak Angket DPRD Siantar

SIANTAR, FaseBerita.ID – Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Kota Pematangsiantar menyurati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kapolres Pematangsiantar.

Surat tersebut tentang pemberitahuan potensi suap di penggunaan hak angket DPRD Pematangsiantar, yang saat ini sedang berlangsung.

Surat Himapsi kepada Ketua KPK dengan nomor: 147/DPC-HIMAPSI/PS/I/2020. Sementara surat ke Kapolres Pematangsiantar dengan nomor: 146/DPC-HIMAPSI/PS/I/2020. Kedua surat tersebut disampaikan pada hari Sabtu, 25 Januari 2020.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Himapsi Siantar Jonli Simarmata didampingi Ketua umum DPP Rado Damanik saat diwawancarai wartawan di Kantor Himapsi, Sabtu (25/1) mengatakan telah menyampaikan surat ke Polres Siantar dan surat ke KPK melalui JNE.

“Tadi pagi sudah kita sampaikan suratnya ke Polres Siantar. Sementara ke KPK, kami kirim semalam melalui JNE,” ujar Jonli Simarmata.

Dia menuturkan, isi surat Himapsi Siantar ke KPK dan Polres Siantar, menjelaskan bahwa saat ini pembahasan penggunaan hak angket DPRD Siantar sedang berlangsung dimulai sejak tanggal 22 Januari sampai tanggal 28 Februari 2020 mendatang.

“Mengingat peristiwa tahun 2018 lalu, dimana pada saat itu, DPRD membentuk panitia angket. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, panitia angket telah mengeluarkan keputusan bahwa Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor terbukti bersalah atas kasus penistaan etnis Simalungun dan diputuskan untuk diberhentikan,” terangnya.

Jonli yang didampingi Ketua Umum DPP menambahkan pada saat keputusan panitia angket hendak dibacakan di Rapat Paripurna, sejumlah anggota dewan mendadak tidak hadir sehingga rapat paripurna tidak dapat dilaksanakan karena tidak quorum. Sampai tiga kali dijadwalkan, rapat paripurna tak kunjung quorum. Dan sampai saat ini keputusan panitia angket tidak ada tindaklanjut.

“Mengingat peristiwa itu, kami menduga telah terjadi suap yang dilakukan Walikota Hefriansyah terhadap sejumlah anggota dewan. Itu menurut logika berpikir kami,” terangnya.

Jonli juga mengatakan terkait penggunaan hak angket saat ini, diduga akan terjadi hal yang sama. Potensi tindak pidana suap sangat kuat, karena ini berhubungan dengan kepentingan kekuasaan.

“Untuk itulah, kami memohon atensi Ketua KPK dan Kapolres Siantar untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan dalam proses penggunaan hak angket ini. Kami juga akan menyampaikan langsung kepada bapak Kapolres apabila menemukan informasi terkait tindak pidana suap ini,” katanya.

Himapsi berharap kepada lembaga DPRD Pematangsiantar untuk tidak bermain-main dan tidak mengulang kesalahan yang sama seperti tahun 2018 lalu.

Terkait poin pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Walikota Hefriansyah, Himapsi telah menyampaikan melalui surat.

“Intinya, Hefriansyah telah berkali-kali melakukan penistaan etnis Simalungun. Kami berharap, DPRD tidak ‘masuk angin’ lagi,” pungkas Jonli Simarmata. (Mag 04)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button