Berita

Bentuk Panitia Angket, DPRD Siantar Diberi Minum Jamu Kuat

SIANTAR, FaseBerita.ID – Sejumlah organisasi, salahsatunya Himpun Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) melakukan unjuk rasa saat pembentukan panitia Angket, Selasa (28/1). Bahkan, Himapsi memberikan puding telur dan obat jamu kuat kepada DPRD.

Hal tersebut dilakukan agar lembaga DPRD tidak masuk angin dan konsisten dalam menjalankan proses hak angket. Karena sebelumnya lembaga tersebut pada tahun 2018 telah menghentikan proses hak angket pemakzulan Walikota Pematangsiantar

Kedatangan beberapa organisasi ini adalah untuk menyampaikan dukungan agar DPRD konsisten dalam menggunakan hak angket.

Melihat fenomena pada periode sebelumnya, DPRD Siantar sudah pernah membentuk panitia khusus hak angket terkait penistaan etnis Simalungun yang dilakukan oleh Walikota Hefriansyah Noor pada tahun 2018.

Tahun ini, sebanyak 24 anggota DPRD kembali mengusulkan penggunaan hak angket terkait adanya beberapa persoalan di tengah masyarakat, lingkungan pemerintahan kota, hingga perusahaan daerah.

Dalam aksi tersebut, Koordinator aksi Himapsi Dinri Septia Marito Girsang mengatakan, aksi itu adalah bentuk dukungan terhadap penggunaan hak angket oleh DPRD.

“Mengingat telah banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hefriansyah sebagai Walikota Pematangsiantar, tentunya menjadi dasar DPRD mengusulkan penggunaan hak angket. Kehadiran kami ialah mendukung berjalannya proses hak angket serta mengawal hingga ada kesimpulan akhir. Kita juga sudah menyurati pihak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi proses penggunaan hak angket. Karena hal ini berpotensi suap menyuap serta adanya intervensi,” ujar Dinri.

Terkait penistaan etnis Simalungun yang dilakukan Hefriansyah, Himapsi mengatakan agar kiranya kembali menindaklanjuti hasil keputusan Panitia Khusus Hak Angket pada tahun 2018 silam.

Ketua DPC HIMAPSI Siantar Jonli Simarmata menyebutkan, hasil Panitia Khusus Hak Angket pada tahun 2018 telah menghasilkan sebuah keputusan yaitu untuk memberhentikan Hefriansyah dari jabatan Walikota Pematangsiantar.

Namun saat sidang paripurna hak angket berjalan dinyatakan tidak quorum diakibatkan beberapa anggota Dewan tidak menghadiri sidang tersebut.

Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya (DPC Himapsi) Dedi Wibowo Damanik menambahkan, beberapa poin yang perlu dimasukkan dalam pembahasan hak angket seperti; tidak adanya tindakan tegas terhadap adik kandung Hefriansyah (mantan Napi, red) yang juga masih PNS di lingkungan Pemko Siantar.

Kemudian, terkait hasil Pansel Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pajak Horas Jaya (PD PHJ) yang dimana salah satu Dewan Pengawas adalah kader Partai dan sudah mengundurkan diri.

“Tentunya hasil tersebut telah cacat hukum dan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah,” sebutnya.

Terkait monumen Dayok Mirah bahwa menurutnya, proses pembangunan monumen tersebut tidak terencana dan kembali melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun.

Dayok Mirah yang disandingkan dengan delapan nasehat milik Raja Sang Naualuh adalah sebuah kekeliruan, seolah-olah Raja Sang Naualuh digambarkan sama dengan monumen Dayok Mirah.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan HIMAPSI bersama lemen masyarakat tampak sedikit berbeda. Himapsi menyediakan puding telur dan obat jamu kuat.

Ketua DPRD Timbul Lingga, Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi, dan anggota Dewan lainnya menerima aspirasi Himapsi. (Mag 04)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close