Berita

Belum Miliki Izin Lingkungan Hidup: PT Horizon dan PT Toba Surimi Terancam Ditutup

TAPTENG, FaseBerita.ID – Belum memiliki izin lingkungan hidup, PT Horizon dan PT Toba Surimi di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang bergerak di bidang usaha pengolahan ikan, terancam ditutup.

Hal itu disampaikan Kadis Perizinan Tapteng Erwin Marpaung setelah pihaknya mendampingi tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut yang dipimpin Kompol Thorang Arifin Rangkuti dalam rangka penyelidikan Undang-undang Lingkungan Hidup di PT Horizon dan PT Toba Surimi.

“Diadakanlah pertemuan, dari hasil pertemuan, dua perusahaan ini belum memenuhi kewajibannya dalam rangka izin. Satu izin dokumen lingkungan hidup sama laporan kegiatan penanaman modal yang belum dipenuhi,” ujar Erwin kepada wartawan, Kamis (3/10/2019) lalu.

“Nanti hasil dari penyelidikan Polda, itu nanti Polda akan meningkatkan langkahnya kemudian. Apakah, itu perusahaan ditutup atau gimana nantinya. Itu nanti kita tunggu hasil penyelidikan dari Polda,” tambah Erwin.

Dijelaskannya, turunnya tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut ke perusahaan itu dikarenakan adanya surat dari Camat Sarudik kepada Bupati Tapteng supaya menghentikan aktifitas perusahaan yang menimbulkan bau menyengat yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

“Berdasarkan adanya surat dari Kecamatan Sarudik, Pemerintah Tapteng dalam hal ini Dinas Perizinan sudah menyurati PT Toba Surimi supaya menghentikan aktifitas sebelum segala sesuatu izin ditindaklanjuti. Surat dari Dinas Perizinan sudah 3 kali diberikan kepada PT Toba Surimi tapi tidak diindahkan,” katanya.

Erwin juga menuturkan, saat melakukan pendampingan dua hari lalu, Tim Polda telah membawa dua Sampel untuk diuji. “Pihak Polda telah membawa sampel produk akhir tepung ikan, sama air, apakah dia mengandung zat kimia atau tidak. Di sini tujuannya hanya agar mereka mematuhi aturan yang berlaku,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kadis Lingkungan Hidup Tapteng M Arsyad Hasibuan, menuturkan bahwa dua perusahaan tersebut belum memiliki izin dokumen lingkungan hidup sesuai hasil data yang dimiliki pihaknya dan temuan di lapangan saat melakukan kunjungan kedua perusahaan tersebut.

“Yang jelas dia belum punya izin lingkungan, kita anggap semua izin (lain,red) usaha itu tidak sah,” katanya.

Dijelaskannya, sesuai Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup Pasal 36 ayat 1 disebutkan, setiap usaha atau kegiatan yang wajib amdal dan wajib UPL, wajib memiliki izin lingkungan.

“Di situ disebutkan, di pasal 109, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dapat dipidana 1 tahun penjara minimal, maksimal 3 tahun dengan denda minimal 1 miliar, maksimal 3 miliar,” katanya. (dh)



Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close