Berita

Belajar Tatap Muka Ditentukan Kepala Daerah: Zona Hijau atau Kuning

FaseBerita.ID – Boleh atau tidaknya siswa yang berada di zona hijau atau kuning mengikuti Belajar Tatap Muka (BTM) di sekolah, yang menentukan adalah kepala daerahnya.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs Alpian Hutauruk pada Sabtu (22/8) lalu di Barus. Menurut dia, meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bahwa untuk daerah yang berada di zona hijau atau kuning dari Pandemi Covid -19 dimungkinkan belajar tatap muka, namun harus tetap melaksanakan protokol kesehatan.

“Ya yang menentukan adalah kepala daerahnya. Di Sumatera Utara sudah ada sekolah belajar tatap muka yaitu di Kabupaten Samosir,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Alfian Hutauruk.

Lanjut dia, untuk Sumatera Utara sedang didata efektifitas sistem daring di semua sekolah, ada sekira 2.000 lebih SMA /SMK dan SMP di Sumut sedang dihitung apakah efektif atau tidak.

“Ketika datanya sudah valid, nanti kita akan sampaikan ke Gubernur Sumut untuk diambil keputusan, apakah zona hijau maupun kuning dilanjutkan sistem tatap muka. Pada dasarnya sekolah-sekolah sudah mempersiapkan diri, termasuk juga penggunaan anggaran karena juknis poster baru Permendikbud nomor 19 tahun 2020 memungkinkan untuk itu,” jelas Alfian.

Pada intinya, kata Alfian, apabila ada guru, tata usaha, termasuk siswa memiliki riwayat penyakit tahunan (komorbid) itu tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Ia harus belajar dari rumah, termasuk gurunya. “Pada intinya harus penuh dengan kehati-hatian jangan sampai di sekolah-sekolah itu menimbulkan cluster baru terjangkitnya pandemi Covid -19.

“Kita imbau agar guru-guru menjaga kesehatan, berperilaku hidup sehat, menghindari keramaian dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun jika ada anak didik yang tidak punya HP, tidak memiliki akses belajar daring, lalu kemudian datang ke sekolah dalam jumlah terbatas tetap dilayani,” tegas dia.

Satu Kelas Diisi Separuh Siswa

Sebelumnya diberitakan, bukan hanya sekolah umum di zona kuning yang diizinkan buka. Pembelajaran tatap muka juga boleh dilakukan di lembaga pendidikan berasrama selain pesantren. Namun, kapasitasnya harus dikurangi hingga 50 persen dari kondisi normal.

Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani menyebutkan, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30–50 persen dari standar peserta didik per kelas. SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28–36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Sekolah luar biasa yang awalnya 5–8 menjadi 5 peserta didik per kelas. Untuk PAUD, dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi 5 peserta didik per kelas.

Begitu pula madrasah berasrama di zona hijau dan kuning. Asrama dengan kapasitas peserta didik kurang dari atau sama dengan 100 orang dibatasi hanya 50 persen untuk bulan pertama. Bulan kedua 100 persen dan dilanjutkan 100 persen pada masa kebiasaan baru.

Sementara itu, untuk kapasitas asrama dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 orang, pada bulan pertama hanya ada 25 persen peserta. Dilanjutkan bulan kedua 50 persen, bulan ketiga 75 persen, dan bulan keempat 100 persen.

“Saat ini 88 persen dari keseluruhan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal, Red) berada di zona kuning dan hijau,” katanya kemarin. Dengan penyesuaian SKB ini, satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemda/kanwil, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua.

Namun, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung pemerintah pusat. Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko di daerah.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta semua elemen untuk ikut aktif menyosialisasikan protokol kesehatan, termasuk di lingkungan pesantren. Ma’ruf menyatakan, pesantren memiliki peran untuk menjaga cara berpikir umat. Terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi, saat ini masih banyak warga yang belum mengindahkan bahaya yang mengintai.

Ma’ruf menuturkan, pesantren tidak sekadar menjaga umat Islam dari aspek akidah. Tetapi juga menjaga amaliah atau perbuatan umat. ’’Amaliahnya yang banyak tidak sesuai dengan akidah (bahwa, Red) bahaya yang dihadapi umat sekarang yaitu bahaya Covid-19 dan bahaya ekonomi,’’ tuturnya.

Ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, saat ini negara sangat membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. ’’Sebab, negara mengalami cobaan yang berat,’’ jelasnya.

Menurut Ma’ruf, pandemi Covid-19 tidak hanya membawa bahaya kesehatan. Tetapi juga bahaya sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan, pada masa awal pandemi sekitar tiga bulan lalu, pemerintah berupaya menangkal Covid-19 dari aspek kesehatan. Caranya, memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ternyata kebijakan PSBB itu menimbulkan bahaya ekonomi. Hal itu memicu maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika kondisi tersebut dibiarkan terus, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Sebab, ekonomi bangsa menjadi lemah. Karena itu, pemerintah menangani dampak pandemi dari aspek kesehatan dan ekonomi sekaligus. (mis/jp)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button