Berita

Bayar Upah Dibawah UMK PT SPA Dilapor ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Sumut

FaseBerita.ID – PT Samudera Perkasa Abadi (SPA) akhirnya dilaporkan ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Sumut oleh Alex Kristian Sihotang, karyawan yang di PHK sepihak tanpa pesangon, Jumat (28/2) lalu.

Laporan yang disampaikan Parulian Sihotang, perwakilan sekaligus keluarga Alex, terkait dugaan pemotongan yang dilakukan PT SPA terhadap gaji Alex selama 9 tahun mengabdi di perusahaan tersebut.

Dalam keterangannya, Parulian menjelaskan, awal bekerja, Alex ditempatkan sebagai Satpam di Perusahaan perikanan tersebut.

Kemudian di akhir masa kerjanya, pihak perusahaan memindahkannya ke bagian pertukangan. “Saudara saya ini sudah 9 tahun bekerja, mengabdi di PT SPA. Pertama-tama jadi Satpam dan yang terakhir sebagai pembantu tukang,” kata Parulian.

Menurut keterangan dan data gaji yang diperoleh dari Alex, diketahui kalau pihak perusahaan mengupahnya tidak sesuai dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, selama 9 tahun bekerja, pihak perusahaan diduga telah memotong upah Alex hingga Rp700.000 per bulan.

“Tahun 2011 sampai tahun 2013, Alex hanya digaji Rp900 ribu. Sedangkan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2011 sebesar Rp1.035.500. Berarti, perusahaan memotong hak karyawan sebesar Rp135.500. Tahun 2012 UMK sebesar Rp1.250.000, berarti ada pemotongan lagi sebesar Rp350.000. UMK tahun 2013 sebesar Rp1.447.900, berarti ada pemotongan sebesar Rp547.900. Tahun 2014 sampai tahun 2016, gaji yang diterima sebesar Rp1.600.000. Sedangkan UMK tahun 2014 sebesar Rp1.836.000. Berarti, saat itu gajinya dipotong sebesar Rp236.000.”

UMK tahun 2015 sebesar Rp1.840.500, berarti gaji saat itu dipotong sebesar Rp240.500. Untuk UMK Tahun 2016 sebesar Rp2.052.057, berarti dipotong sebesar Rp452.057. Tahun 2017, gaji naik menjadi Rp2.100.000, sedangkan UMK sebesar Rp2.221.400. Berarti saat itu, perusahaan memotong gaji Alex sebesar Rp121.460. Kemudian, tahun 2018 sampai tahun 2019, gaji yang diterima sebesar Rp2.100.000. Sedangkan UMK tahun 2018 sudah Rp2.414.949. “Berarti ada dipotong sebesar Rp314.949. UMK tahun 2019 sudah Rp2.830.884. Berarti, ada pemotongan lagi sebesar Rp730.884,” terangnya.

Pemotongan upah tersebut kata Parulian, melanggar ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

“Karena, kami merasa dirugikan dan ditipu oleh PT SPA sesuai undang-undang ketenagakerjaan, maka kami melaporkan perusahaan tersebut ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Sumut,” ungkapnya.

Terpisah, KTU UPT Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah VI Sumut, Ronald Jimmy Nababan membenarkan laporan yang disampaikan oleh Alex melalui pendampingnya Parulian. Dia juga membenarkan, kalau pemotongan upah oleh pihak perusahaan merupakan tindak pidana. “Dengan kata lain, ada hak karyawan yang dicuri. Maka, ini adalah tindak pidana,” kata Ronald.

Berdasarkan laporan tersebut, pihaknya akan turun langsung ke PT SPA, memeriksa sistem penggajian perusahaan tersebut. Bila terbukti terjadi pemotongan, pihaknya akan memerintahkan pengusaha untuk membayarkan kekurangan upah karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut. “Sebenarnya, perusahaan harus membayar kekurangan upah itu. Karena itu adalah hak karyawan,” tukasnya.

Bila pihak perusahaan tidak mengindahkan, maka UPT akan melaporkannya ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). “Perusahaan tetap akan disuruh pengadilan untuk membayarkan. Kemudian, akan dikenakan tahanan badan juga,” pungkasnya. (ts)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker