Berita

Badan Pendapatan Daerah Simalungun Tertutup Soal Realisasi PAD

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tertutup terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Simamora melalui Kabid Pengutipan Jhon Sinaga kerap mengelak jika ditanya tentang realisasi PAD.

“Aduh, belum kita rekap semua berapa pendapatan dari pajak, retribusi, dan lainnya. Seninlah ya, biar bisa kita hitung realisasinya,” ujarnya.

Namun Senin (21/10/2019) Jhon tetap mengelak.

“Belum juga kita rekap. Tunggulah kita rekap dululah ya. Laporannya juga kami serahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan. Cobalah tanya sama mereka,” elaknya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Simalungun Frans Saragih saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya malah mengatakan kondisi kas Pemkab Simalungun tidak perlu dipublikasi.

“Tak usah dipublikasikan. Jumlah total kas saat ini aku belum tau, karena berubah-ubah, selalu naik-turun. Uang itu kan masuk dan keluar, jadi realisasinya baru kita tahu di akhir tahun,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Sekretaris Badan Keuangan Pemkab Simalungun Maruli Tambunan. Katanya, uang yang masuk ke kas daerah tidak tahu bersumber dari mana.

“Kita tidak tau uang yang masuk ke kas daerah bersumber dari mana. Cobalah tanya Badan Pendapatan, karena mereka yang tau realisasinya. Kalau rapat di DPRD, kan mereka yang menyampaikan realisasi pendapatan,” tukasnya.

Semnetara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengaku sangat menyayangkan sikap Pemkab Simalungun yang tidak transparan.

“Kita sayangkan. Di era keterbukaan informasi publik saat ini, pemerintah daerah seharusnya transparan. Dinas Pendapatan harus dapat menjelaskan kepada masyarakat realisasi pendapatan saat ini, dan apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah. Realisasi PAD saat ini mungkin masih minim. Tapi itu yang harus mereka jelaskan, dengan target yang sudah ditetapkan yakni Rp98 miliar,” jelasnya, dan menambahkan PAD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), lanjutnya, sudah ada ketetapan dan ketentuan. Hal itu, dapat dijelaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan tentang besaran DAU dan dana perimbangan lainnya.

Bernhard berharap Pemkab Simalungun bisa memberikan imformasi kepada masyarakat secara transparan.

“Kita berharap penyelenggara Pemkab Simalungun dapat menerangkan kepada masyarakat mengenai pendapatan daerah yang lebih transparan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi,” tuturnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah, katanya lagi, harus dapat menjelaskan kinerja yang mereka lakukan hingga Oktober 2019, khususnya mengenai PAD.

“Sehingga masyarakat lebih paham dan tahu apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun,” tandasnya. (mag-05)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker