Berita

Ayo Bersama Awasi Pemilu

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Untuk memastikan kampanye berlangsung sesuai tahapan, menjelang pelaksanaan kampanye terbuka Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Humbang Hasundutan menggelar sosialisasi pengawasan tahapan kampanye.

Sosialisasi pengawasan tahapan kampanye itu sendiri mengambil thema; “Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”.

Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Maju, Jalan Merdeka Ujung, Dolok Sanggul, Jumat (8/3) lalu. Kegiatan melibatkan beberapa stakeholder, seperti KPUD, personil kepolisian, jaksa Sentra Gakumdu, Pabung Kodim 0210/TU, Satpol PP, Kesbangpol, Discatpilduk, Rutan Kelas II B, Ketua Panwascam dan PPK, Forum Komunikasi Kades, PPL dan insan pers. Sedangkan pembicara hadir dari sentra Gakumdu, BKD Humbahas dan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Humbahas, Henri Wesli Pasaribu dalam kesempatan itu mengatakan, dalam pengawasan tahapan Pemilu, sangat diharapkan penyatuan kebersamaan dan persepsi dari semua stakeholder, pihak Gakumdu, ASN dan masyarakat. “Bawaslu tidak pernah tutup mata dan tidak main-main yang namanya pelanggaran,” ujar Henri.

Dia memaparkan, bahwa dalam setiap proses Pemilu rentan terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan. Sebagai contoh, bahwa pada Pemilu 2014 lalu, ditemukan pelanggaran Pemilu pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Selanjutnya pada Pilgubsu 2018 telah terjadi pelanggaran netralitas ASN.

“Meski pelanggaran itu sudah diproses melalui sentra Gakumdu, namun tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran tahapan Pemilu pada tahun 2019. Untuk itu, dalam sosialisasi ini, perlu masukan, saran, pendapat, dan partisipasi aktif dari semua pihak demi penguatan pengawasan pada Pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” pungkasnya.

Karenanya, Henri berharap, semua stakeholder dapat membantu memberikan sumbangan data agar Bawaslu dapat memberikan tindakan.

Sejauh ini Bawaslu sudah bekerja maksimal untuk pengawasan pelanggaran tahapan Pemilu. Namun, jumlah personil Bawaslu tidaklah sebanding dengan jumlah peserta Pemilu. Untuk itu, sangat diharapkan bantuan semua pihak untuk melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya Pemilu yang bersih Jurdil dan berkualitas,” tukasnya.

Lebih jauh Henri membeberkan, dalam pengawasan tahapan Pemilu, pihaknya lebih mengedepankan pencegahan, sehingga tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat dan peserta Pemilu itu sendiri.

Sementara itu untuk ASN, Kepala BKD Humbahas Domu Lumban Gaol melalui Sekretaris BKD, Sabar Purba mengatakan, netralitas ASN sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana, fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan pemerintahan, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

ASN yang terlibat dalam politik dan dapat disanksi disiplin PNS, berupa hukuman berat penurunan pangkat setingkat selama tiga tahun, pemindahan jabatan dan mutasi, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Karenanya, Sabar mengimbau seluruh ASN di Humbahas agar tetap menjaga netralitasnya. (sht/osi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button