Berita

ASN Tak Boleh Beri KTP Dukung Balon Perseorangan

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta berhati-hati. Ternyata Kartu Tanda Penduduk (KTP) seorang pegawai negeri sipil tidak boleh dipakai untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan.

Demikian diungkapkan Asa Dame Simanjuntak SH, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sibolga yang membidangi hukum dan pengawasan, Senin (10/2), pada rapat koordinasi bersama stakeholder terkait penerapan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 dan netralitas ASN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tahun 2020 di Meeting Room Hotel Wisata Indah Sibolga.

“Saat ini KPU Kota Sibolga sedang memasuki tahap perekrutan anggota PPK dan masa seorang balon mengumpulkan KTP untuk maju menjadi calon Walikota-Wakil Walikota Sibolga dari jalur perseorangan,” kata Asa Dame.

Lanjut dia, bila dalam syarat dukungan calon perseorangan ditemukan ada dukungan KTP ASN, maka KTP yang bersangkutan akan langsung di-TMS (Tidak Memenuhi Syarat, red)-kan. Dan jika dalam KTP tersebut belum tercantum pekerjaan sebagai ASN, setelah diverifikasi tentunya akan diketahui pekerjaanya sebagai ASN, maka yang bersangkutan juga akan di-TMS-kan.

“Memang belum ada aturan atau sanksi terhadap ASN yang memberikan dukungan KTP terhadap calon perseorangan. Namun seorang ASN aktif tidak bisa memberikan dukungan terhadap balon perseorangan karena sudah menyalahi netralitas ASN,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sibolga Zulkifli Sigalingging dalam acara tersebut juga mewanti-wanti ASN untuk tidak memberikan dukungan pada seorang balon perseorangan yang ingin mengambil dukungan KTP dari seorang ASN.

“ASN Tidak diperbolehkan mendukung balon perseorangan dengan memberikan KTP-nya. Di KTP tersebut, tentunya jelas tertulis bahwa pekerjaannya adalah PNS, dan itu tidak dibenarkan untuk mendukung salah satu balon perseorangan. Jika memang ditemukan ada dukungan PNS, maka langsung di-TMS-kan,” jelasnya.

Sebelumnya rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Ketua Bawaslu Zulkifli Sigalingging dan divisi yang membidangi Darwis Suprianto Sibarani. Kegiatan juga dihadiri Wakapolres Sibolga Kompol Sutrisno, Kasat Intel Situmorang, mewakili KPU Asa Dame Simanjuntak, mewakili Kajari, PN Sibolga, Pemerintah Kota Sibolga, Kesbanglinmas, Lanal Sibolga, Kodim 0211/TT dan awak media.

Ketua Bawaslu Zulkifli Sigalingging saat membuka rakor itu menyampaikan bahwa penerapan Pasal 71 Undang-undang No 10 tahun 2016 dan netralitas ASN sudah dibahas dalam Rakornas yang dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

“Oleh Karena itu, terutama stakeholder yang mengikuti kegiatan, diharapkan dapat menindaklanjutinya di pertemuan kali ini. Terutama dalam hal netralitas ASN dalam pemilihan Walikota-Wakil Walikota Sibolga tahun 2020,” jelasnya.

Sementara Wakapolres Sibolga Kompol Sutrisno dalam rakor ini berharap agar pertemuan tersebut kiranya dapat menghasilkan hal-hal terpenting tentang netralitas ASN, termasuk TNI-Polri, kades/lurah, termasuk pejabat Negara, dalam menghadapi Pilkada.

“Kita ingin kekondusifan kota sibolga tetap terjaga dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga pada 23 September 2020 yang akan dating. Dalam Pasal 71 (1), pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” jelasnya.

Untuk Pasal 71, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, kata Kompol Sutrisno, jelas ada ancaman dan hukuman jika melanggar aturan tersebut, sebab pejabat negara adalah yang mengatur tentang kepentingan umum.

Dalam rakor tersebut, semua peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan saran dan pendapat untuk penerapan pasal 71 UU No 10 tahun 2016, agar dapat dilaksanakan di pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 di Kota Sibolga. (mis)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button