Berita

ASN dan Wakil Direktur CV SHJ Dijebloskan ke Rutan

PALUTA, FaseBerita.ID – Polres Tapanuli Selatan melaksanakan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas Utara (Paluta), Senin (29/7/2019) lalu.

Proses yang lebih dikenal dengan sebutan Tahap II itu, merupakan perkara dugaan korupsi pada pembangunan gedung unit sekolah baru, yakni Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Paluta. Yang mana, dalam pembangunan tersebut dianggarkan pada tahun 2012.

Dalam perkara ini, penyidik Polres Tapanuli Selatan menetapkan 2 orang tersangka. Kedua orang itu adalah Aslin Harahap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Paluta, dan Koeswijan, pihak swasta yang merupakan Wakil Direktur CV Setia Harapan Jaya (SHJ).

“Tersangka AH saat kegiatan itu merupakan Ketua Komite pembangunan SLB itu. Sedangkan tersangka K pihak swasta yang memenangkan lelang dalam kegiatan itu,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Paluta, Budi Darmawan SH didampingi Kasi Pidsus Hindun Harahap kepada wartawan.

Dilanjutkannya, berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam dugaan korupsi itu, sebesar Rp230.851.900.

Dijelaskan Budi, perkara tersebut berawal pada bulan Januari 2012. Saat itu, Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumut, mendapat undangan dari Kementerian Pendidikan untuk mengikuti rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi itu, diumumkan akan ada bantuan pembangunan SLB yang bersumber dari APBN.

Atas hal itu, pada tanggal 28 Mei 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka Aslin Harahap, menandatangani perjanjian bantuan langsung dari Kementerian Pendidikan tersebut. Adapun nilainya yakni sebesar Rp1.788.898.000.

“Setelah itu, Kementerian Pendidikan mentransfer uang itu ke rekening tersangka AH. Selanjutnya tersangka AH melakukan lelang proyek pembangunan SLB itu, dan dimenangi oleh CV Setia Harapan Jaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.484.780.340,” terang Budi.

Ditambahkannya, terhadap proses Tahap II itu, pihaknya melakukan tindakan penahan terhadap kedua tersangka.

Selain itu, pihaknya juga telah menunjuk 3 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan pembuktian dan penuntutan di persidangan nantinya. “Kedua tersangka kita tahan dan dititipkan di Rutan Gunung Tua. Tim JPU saat ini tengah menyusun surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan,” pungkasnya.

Kedua tersangka diduga melanggar primair dan dijerat dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan subsidiairnya, kedua tersangka dijerat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (ais)

iklan usi



Back to top button