Berita

APBN Diduga Masuk ke Kantong Pribadi, KPK Koordinasi dengan BPK

FaseBerita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya dugaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diduga masuk ke rekening pribadi. Berdasarkan temuan BPK, diduga terdapat aliran dana pengelolaan kas dari APBN melalui rekening pribadi di lima kementerian/lembaga.

“Dari laporan tersebut, itu kita melakukan koordinasi dengan pihak terutama BPK terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah apakah itu pemerintah pusat atau lembaga, sejauh ada laporan BPK ke KPK itu kita tindak lanjuti,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/7).

Jenderal polisi bintang tiga ini menuturkan, sinergi antara aparat penegak hukum (APH) dan lembaga terkait merupakan hal terpenting untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. “Agar betul-betul setiap rupiah uang negara bisa kita pertanggungjawabkan, dan melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara,” ujar Firli.

Firli berujar, sumber informasi mengenai identifikasi adanya tindak pidana Korupsi bisa dari dua hal. Pertama, laporanmasyarakat, kedua dari hasil laporan lembaga seperti PPATK dan BPK. “Ini sumber infomrasi yang kita dapatkan,” cetus Firli.

Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan, ada lima institusi kementerian/lembaga yang diduga menggunakan rekening pribadi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Lima institusi tersebut yakni, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penggunaan rekening pribadi pada lima kementerian/lembaga untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp 71,78 miliar.

Temuan yang kita temukan di situ adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten),” tandas Agung dalam konfrensi pers secara virtual, Selasa (21/7). (JP)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button