Berita

Anggota DPRD Siantar Keberatan Dikategorikan ODP Usai Kunjungi Bali

FaseBerita.ID – Anggota DPRD Siantar ternyata keberatan dengan istilah orang dalam pengawasan, yang disebutkan pihak Dinas Kesehatan Kota Siantar, setelah mengunjungi Pulau Bali beberapa waktu lalu.

Hal ini terungkap dalam dengar pendapat Komisi I DPRD kota Pematangsiantar dengan Dinas Kesehatan kota Pematangsiantar, Kamis (19/3/2020). RDP ini juga membahas terkait pencegahan virus Corona (Covid-19).

Dalam RDP tersebut di hadiri dari Dr Ronald selaku Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kabid P2P dan juga beberapa anggota DPRD dari komisi III.

Adapun RDP tersebut di pimpin langsung ketua komisi I DPRD kota Pematangsiantar Prayogi yang merasa keberatan dengan stateman yang di keluarkan Kabid P2P terkait 27 anggota DPRD yamg baru pulang dari Bali tanggal 11 Maret, yang berakibat mereka di jauhi oleh masyarakat dan jadi bahan pembicaraan.

“Akibat dari perkataan beliau (Dr Erika) kami sampai jadi pembicaraan dan juga di jauhi oleh masyarakat padahal kami adalah wakil rakyat. Yang saya sesalkan kenapa hanya 27 anggota DPRD saja. Setau saya ada beberapa masyarakat dan juga ASN yang baru datang dari daerah terjangkit. Apakah mereka di periksa atau di lakukan pengawasan,” tanya Prayogi kepada Dr Ronald.

Menanggapi pertanyaan itu Dr Ronald mengatakan semua masyarakat yang baru datang dari luar daerah akan kita lakukan pengawasan maupun pemeriksaan.

“Kita tetap lakukan pengawasan dan pemeriksaan,” ujarnya sembari mengatakan sejauh ini 69 orang, resiko rendah ODP yang suspek 1 orang dan hasil negatif.

Terpisah, anggota DPRD Boy Iskandar Warongan memberikan saran maunya jangan mengeluarkan statement yang berujung dengan kekawatiran kepada masyarakat. Dengan perkataan seperti itukan membuat masyarakat semakin panik yang seharusnya Dinas Kesehatan itu, membuat masyarakat tidak panik.

“Pandangan masyarakat jadi terganggu dengan pemberitaan yang di lakukan oleh dinas kesehatan kepada kami. Harusnya berkordinasi dulu lah dengan kami. Kami juga punya jaringan di luar sehingga timbul solusi nya. Harapannya melalui RDP ini kita evaluasi kinerja kepemimpinan Dinkes Pematangsiantar,” ujarnya.

Hal senada di sampaikan Ilmansyah akibat pemberitaan tersebut dia di jauhi dan di kucilkan masyarakat akibat dari pemberitaan tersebut.

Anggota DPRD dari komisi III Astronout yang ikut hadir dalam RDP tersebut meminta izin kepada ketua komisi I untuk bertanya karena merasa kena imbasnya akibat stateman yang di keluarkan Dr Erika. Dia menanyakan dasar menetapkan anggota DPRD sebagai ODP.

“Saya pribadi mengatakan ini ada unsur politik nya kenapa kami saja sedangkan orang yang datang dari daerah terjangkit seperti dari Jakarta tidak ada di lakukan pemeriksaan. Menurut saya ini  pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik. Menurut saya juga ini sudah melanggar Undang-undang KASN,” ujarnya sembari mengatakan seharusnya dia harus berkordinasi dulu dengan DPRD kota Pematangsiantar.

Menanggapi pertanya dari Astronout Ronald mengatakan dasarnya dari kementerian mengatakan bagi siapa yang baru pulang dari daerah atau negara yang terjangkit harus di periksa dan di lakukan pengawasan.

Menanggapi itu Kabid P2P Dr Erika meminta maaf kepada para anggota dewan sembari meneteskan air mata, serta mengatakan dia tidak bermaksud dan tidak mengetahui yang namanya unsur politik yang dituduhkan anggota dewan. Menurut ada beberapa ASN yang juga di pantau, selain anggota DPRD Siantar.

“Kita juga pantau semua masyarakat yang baru dari luar kota. Kalau masalah politik itu saya tidak tau mengetahui nya. Saya hanya menjalan kan rekomendasi,” ujarnya. (mag04/fi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button