Berita

Anggaran Pilkada Siantar hanya Rp28 Miliar, KPU Kencangkan Ikat Pinggang

 SIANTAR, FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar bingung dan harus mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas sejumlah pengeluaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sebab, anggaran yang disediakan Pemko Pematangsiantar untuk pelaksanaan Pilkada hanya Rp28 miliar.

Dari anggaran Rp28 miliar, untuk KPU diperuntukkan Rp20 miliar. Padahal, sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Rp27,4 miliar. Akibatnya, KPU harus mengencangkan ikat pinggang dan memangkas anggaran.

Ketua KPU Pematangsiantar Daniel Sibarani yang dihubungi Jumat (27/9/2019) menerangkan, Kamis (26/9/2019), sudah digelar rapat di Medan yang dihadiri seluruh KPU kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Pertemuan tersebut untuk membahas kesiapan anggaran Pilkada di masing-masing kabupaten/kota.

Khusus di Pematangsiantar, Pemko menyatakan tidak sanggup menyetujui anggaran yang diusulkan KPU, yaitu Rp27,4 miliar. Kas daerah, katanya, hanya menyanggupi Rp20 miliar untuk KPU.

Alhasil, dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara R Sabrina tersebut, tidak ada jalan keluar. Hanya saja kepala daerah diminta berkomunikasi lagi dengan KPU.

“Tidak ada titik terang. Sehingga kami, KPU, akan melakukan rasionalisasi anggaran. Artinya, jika hanya Rp20 miliar anggaran yang disediakan, maka akan banyak kegiatan yang dipangkas,” ujarnya, seraya menambahkan kegiatan yang bisa dipangkas seperti sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan lainnya.

“Kalau gaji honorer perangkat KPU tidak mungkin dipotong. Jadi kita lihatlah dulu,” tukasnya.

Masih kata Daniel, sesuai tahapan, 1 Oktober adalah jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dengan pemerintah daerah. Namun hingga saat ini belum bisa dipastikan penandatanganan NPHD dapat dilaksanakan 1 Oktober.

“Soal waktunya, kita tunggulah Pemko Pematangsiantar. Sampai saat ini belum ada kepastian soal tanggal penandatanganan NPHD,” ujarnya.

Anggaran Bawaslu hanya Rp4 Miliar

Anggaran sebesar Rp28 miliar sesuai kesanggupan Pemko Pematangsiantar untuk Pilkada 2020, diperuntukkan untuk KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian.

Ketua Bawaslu Pematangsiantar Muhammad Syahfii Siregar mengatakan, dari anggaran Rp28 miliar itu,  Rp20 miliar untuk KPU, Rp4 miliar untuk Bawaslu, dan Rp4 miliar untuk Polres Pematangsiantar.

“Besaran anggaran itu tidak disepakati atau ditolak KPU dan Bawaslu karena tidak sesuai usulan. KPU sendiri mengusulkan Rp27,4 miliar dan Bawaslu Rp10, 6 miliar,” ujarnya.

“Kita bersama KPU menolak besaran alokasi yang disampaikan Pemko Pematangsiantar, dan akhirnya Pemko akan meminta bantuan ke Kementerian Dalam Negeri. Kita tunggu saja,” tukas Syahfii.

Kata Syafii, anggaran Pilkada Serentak 2020 sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pada Bab II Pasal Pasal 2 Ayat (2) disebutkan, pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota,” terang Safii.

Kemudian di Pasal 5 Ayat (1) disebutkan, dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan. (mag-04/pra)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button