Berita

Anggaran Bawaslu Siantar masih ‘Gelap’

SIANTAR, FaseBerita.ID – Anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pematangsiantar tahun 2020, masih ‘gelap’. Hingga Rabu (9/10/2019) belum ada kesepakatan antara Bawaslu dengan Pemko Pematangsiantar.

Ketua Bawaslu Pematangsiantar Syafii Siregar mengatakan, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemko belum terlaksana. Anggaran yang disepakati Pemko Pematangsiantar, katanya, hanya Rp5 miliar. Padahal  yang mereka usulkan sebesar Rp8,55 miliar.

“Kesepakatan sangat jauhlah. Mana berani kita ambil resiko dengan anggaran segitu,” ujarnya.

Syafii menambahkan, Senin (7/10/2019), Bawaslu bersama Pemko Pemtangsiantar dan sejumlah kepala daerah yang belum menandatangani NPHD, sudah dipanggil untuk menghadap Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan tersebut dihadiri Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua KPU RI Arif Budiman, unsur kepolisian, unsur kemenpolhukam, dan dihadiri pemerintah daerah, , Bawaslu kabupaten/kota, KPU kab/kota fan lainnya yang belum menandatangani NPHD.

“Kita sudah melakukan pembicaraan dan Pemko Siantar, tapi mereka masih tetap bertahan di angka Rp5 miliar. Sementara kita minta Rp8,55 miliar. Keputusannya, Kemendagri memberikan waktu sampai tanggal 14 Oktober untuk melakukan kesepakatan dengan Pemko. Jika belum ada kesepakatan, kami akan melayangkan surat ke Kemendagri,” terangnya.

Masih kata Syafii jika tetap belum ada kesepakatan, maka Kemendagri akan memanggil Bawaslu dan Pihak Pemko.

“Kalau tetap belum ada kesepakatan juga sampai tanggal yang diberikan Kemendagri, pihak Pemko akan diberikan sanksi oleh Kemendagri,” ujarnya sembari menirukan ucapan yang dikatakan Mendagri.

Saat disinggung apakah setelah pembicaraan di Kemendagri, pihak Pemko dan Bawaslu sudah melakukan pembicaraan, Syafii menegaskan belum ada pembicaraan.

KPU Simalungun Alami Hal Serupa

Sementara itu, Ketua KPU Simalungun Raja Ahap Damanik mengungkapkan hal yang sama. Katanya, belum ada kesepakatan antaran Pemkab dan KPU Simalungun terkait anggaran Pilkada 2020.

Sebelumnya, Pemkab Simalungun hanya mengekuarkan anggaran Rp46,5 miliar. Sementara KPU Simalungun membutuhkan Rp61,8 miliar.

“Saat di Kemendagri, Pemkabnya juga tetap pada pendiriannya, sesuai dengan angka yang mereka sodorkan. Sehingga pada saat pertemuan di, Jakarta tidak menemukan kesepakatan,” ujar Raja Ahap Damanik.

Setelah pertemuan di Jakarta, hingga saat ini KPU Simalungun masih menunggu informasi dari Pemkab Simalungun.

Kemendagri, katanya, memberikan batas waktu kepada Pemkab Simalungun hingga 10 Oktober. Jika tidak ada kesepakatan hingga 14 Oktober, Kemendagri akan memanggil Pemkab Simalungun. (mag-04/pra)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close