Berita

Alamak! Ada Perangkat Desa Merangkap Penyelenggara Pemilu

TAPTENG, FaseBerita.ID – Larangan bagi perangkat desa untuk tidak rangkap jabatan dan tidak terlibat dalam proses kepemiluan sebagaimana yang tetuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Desa Pasal 51, sepertinya tidak berlaku bagi AS. Sekretaris salah satu desa di Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah ini, terpilih menjadi anggota KPPS.

Mirisnya, AS yang akan bertugas di TPS 1 desanya juga merangkap jabatan sebagai staf pelaksana Panwascam Sirandorung. AS dituding telah mengkangkangi undang-undang tentang perangkat desa yang melarang rangkap jabatan, termasuk sebagai petugas PPK, PPS maupun KPPS dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019.

Berdasarkan pengumuman Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pardomuan Nomor 27/PPS/III/2019 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPPS Pemilu 2019, yang ditandatangani Katua PPS Edison H Sigalingging, AS yang merupakan warga dusun I ini lolos menjadi anggota KPPS bersama dengan 34 pelamar lainnya.

“Sudah ada aturan yang melarang perangkat desa terlibat dan menjadi panitia penyelenggara Pemilu. Hal itu berlaku pada seluruh tingkatan penyelenggara. Karena ini semua termasuk ke katagori rangkap jabatan,” tutur Mangudut Hutagalung, salah seorang pemerhati politik di Tapanuli Tengah, Senin (8/4).

Selain itu, sambung Mangudut, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat desa. Salah satunya menyebutkan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dikarenakan yang bersangkutan melakukan rangkap jabatan.

“Aturannya sudah jelas. Untuk itu kita berharap Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menindaklanjuti permasalahan ini,” sebut Mangudut, sembari menegaskan, seluruh perangkat desa mulai Kades, Sekdes, Kaur, Kadus maupun jabatan lainnya dalam struktur perangkat desa tidak diperkenankan rangkap jabatan.

Terpisah, Anggota Panwaslih Kecamatan Sirandorung, Pardi Simamora menyebutkan, jika AS telah diberhentikan sebagai staf pelaksana Panwascam Sirandorung sejak April 2019. Nama AS tertulis dalam daftar hadir Sekretariat PNS dan Non PNS Panwascam Sirandorung hanya sampai dengan bulan Maret 2019.

Saat dimintai tanggapannya bahwa AS yang lolos menjadi KPPS menjabat sebagai sekdes di desanya. Pardi sedikit mengelak. Menurutnya, pengumuman calon anggota KPPS tidak mereka dapatkan. Namun walaupun begitu, Pardi berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sirandorung. “Jika mereka nanti tidak menggubrisnya, kita akan teruskan ke Kabupaten,” tukasnya. (ztm)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button