Berita

Akhirnya, Becak Siantar Masuk Ranperda Cagar Budaya

FaseBerita.ID – Becak Birmingham Small Arms (BSA) dan sejumlah bangunan bersejarah di Kota Pematangsiantar telah dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Cagar Budaya.

Hal ini terungkap dalam Rapat Sosialisasi/ Public Hearing Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya, pada Selasa (6/10), di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Pematangsiantar.

Plt Sekwan W Siboro dalam laporan kegiatan menyebut, tanggung jawab untuk menjaga dan pelestarian benda cagar budaya diatur dalam Undang-Undang sehingga perlu diperdakan. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman publik dalam penyusunan Ranperda, menerima masukan dan keinginan dari masyarakat untuk dikaji dengan melibatkan stakeholder tentang cagar budaya,” sebut W Siboro.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga dan Wakil Ketua DPRD Ronald Tampubolon membuka kegiatan didampingi pemateri Dosen Universitas Simalungun (USI) Hisarma Saragih, Kadis Pariwisata Kusdianto dan Tim Ahli dari Kanwil Kemenkumham Sumut Fauzi Iswadi.

Menurut Timbul, kegiatan ini merupakan inisiatif DPRD melalui Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Kita bersama Pemko berkewajiban memfasilitasi perkembangan suku budaya sesuai dengan tradisi yang dianut.

“Kita memiliki tanggung jawab bersama, termasuk mengelola. Untuk itu DPRD berupaya mewujudkan benda-benda cagar budaya di Kota Pematangsiantar menjadi ciri khas dan identitas. Ranperda ini juga bagian ipaya untuk mencegah kerusakan atau kepunahan. Selain itu, kita juga berharap benda cagar budaya ini akan diarahkan menjadi salahsatu objek pariwisata sejarah yang bisa menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Timbul menutup sambutannya.

Hisarma Saragih dalam pemaparan singkatnya menjelaskan Pengertian Cagar Budaya dalam UURI No. 11 Tahun 2010; “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Berdasarkan Undang-Undang bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat tangible. Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata.

Ada lima jenis Cagar Budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Pengertian dan kriteria masing-masing Cagar Budaya tersebut akan dibahas pada bahasan selanjutnya.

Sesuatu dapat dikatakan Cagar Budaya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Kata penghubung “dan/atau” bermakna tidak berlaku komulatif. Artinya penting tersebut boleh dimiliki seluruhnya atau salah satu oleh suatu Cagar Budaya. Penentuan nilai penting ini dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh lembaga yang berhubungan dengan kebudayaan.

“Di Kota Pematangsiantar, benda yang bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya di antaranya, bangunan kantor walikota dan BRI, Makom Raja Sang Naualuh Damanik, Gereja GKPS dan Masjid Raya,” sebut Hisarma.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat sekaligus Budayawan HK Erizal Ginting mengaku sangat bahagia dengan pembahasan Ranperda ini. Meski perjalanan menuju Perda masih panjang, tapi setidaknya penantian selama belasan tahun agar Becak BSA dijadikan sebagai benda cagar budaya selangkah lebih maju dan hampir terwujud.

Erizal Ginting menjelaskan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya berbunyi; Benda cagar budaya adalah:

a.benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b.benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

”Dan, becak BSA memenuhi semua kriteria itu untuk dikategorikan sebagai benda cagar budaya,” pungkas Erizal Ginting.

Jangan hanya Wacana Harus Bisa Terlaksana

DPRD Kota Pematangsiantar kembali melakukan rapat sosialisasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD tahun 2020 tentang cagar budaya di Kota Pematangsiantar, Selasa (6/10).

Rapat sosialisasi dipimpin langsung oleh Astronout Nainggolan yang dihadiri beberapa anggota dewan, beberapa OPD yang dipimpin Kepala Dinas Pariwisata Kusdianto, PMS, Himapsi, Budayawan dan beberapa dari organisasi pegiat seni dan budaya. Namun dari 3 pimpinan DPRD kota Pematangsiantar tidak ada yang hadir.

Dalam rapat Ketua umum Himapsi, PMS dan beberapa budayawan mengutarakan kekecewaan kepada pemerintah kota Pematangsiantar. Sebenarnya pembuatan Perda cagar budaya ini sudah beberapa kali diadakan, akan tetapi tidak pernah terlaksana.

“Kita tetap berikan apresiasi kepada DPRD yang telah mengundang kami untuk membahas pembuatan Perda cagar budaya walaupun memang sebelumnya juga kita sudah beberapa kali mengajukan dan juga mengadakan rapat, akan tetapi tidak terlaksana,” ujar ketua umum Himapsi Rado Damanik.

Rado mengatakan, rapat ini jangan hanya angin segar saja dan jadi wacana. Akan tetapi tetaplah dilaksanakan dan dibuat dengan bukti nyata.

“Semua orang sudah mengakui kalau suku Simalungun yang sipukah Huta di Siantar. Akan tetapi tidak ada Perda yang ada di kota Pematangsiantar yang melindungi budaya Simalungun. Kami juga sudah berulangkali menyampaikan perlindungan dan pelestarian budaya Simalungun,” ujarnya.

Rado juga menegaskan kalau logo Sapangambei manoktok Hitei sudah lama menyampaikan kepada walikota, akan tetapi sampai saat ini tidak ada Perda terkait hal itu.

“Dari tahun 2015, logo Sapangambei Manoktok Hitei sudah kami lahirkan dan kami sampaikan kepada walikota Siantar. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada dibuat, jadi kami harapkan kepada DPRD supaya itu dituangkan di dalam Perda,” ujarnya.

Menurutnya, sangat disayangkan bila hal itu tidak pernah dituangkan dalam aturan.

“Jadi itu sangat berbahaya ketika kedepannya itu bisa diganti karena tidak ada perlindungan hukum. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan daerah dan diperkuat dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2018 dan diperkuat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pedoman pemikiran kebudayaan daerah. Seharusnya itu sudah menjadi perda di kota Pematangsiantar. Yang akan berhubungan dengan cagar budaya,” ujarnya dengan tegas.

Jadi efek yang akan diterima kalau tidak dilakukan adalah, sambungnya, pemerintah pusat tidak akan mengakui kebudayaan lokal di Pematangsiantar.

“Dan suatu saat saat kita memiliki kepentingan tidak akan diakui karena tidak adanya Perda,” sebutnya.

Rohdian Purba selaku Sekretaris  Partuah Maujana Simalungun (PMS) mengatakan hal yang senada kalau perda itu sangat penting untuk melestarikan budaya Simalungun dan juga melindungi budaya yang asli Siantar.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kusdianto mengucapkan terimakasih atas masukan dari para budayawan yang ada di Kabupaten Simalungun.

“Saya mengucapkan terimakasih, jangan pernah bosan-bosan memberikan masukan dan juga kritikan kepada kami. Kami siap mendukung pembuatan Perda cagar budaya. Dimana kalau sudah ada Perda tersebut bisa kami manfaatkan demi kota Pematangsiantar,” ujarnya.

Astronout juga menambahkan dan menegaskan kepada Pemko Siantar jangan sampai Siantar kehilangan identitas.

“Saya mau Kota Siantar ini memiliki ciri khas dari segi ornamen Simalungun. Dan kami DPRD kota Pematangsiantar juga siap menerima masukan bahkan kritikan demi kota Pematangsiantar. Kita DPRD siap mengawal dan memperjuangkan pembentukan Perda cagar budaya di kota Pematangsiantar,” tutupnya. (Ann/ros)



Pascasarjana


Unefa
Back to top button