Berita

7 TPS di Hutabayu Diminta Pemilihan Ulang

FaseBerita.ID – Desakan pemungutan suara ulang (PSU) di 7 tempat pemungutan suara (TPS) Kelurahan Hutabayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, kembali disampaikan.

Golang Harianja, Caleg DPRD dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan 5 yang juga menjadi saksi PDI Perjuangan saat ditemui di KPU Simalungun di Raya, Jumat (3/5) mengatakan, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) yang besar dipertanyakan. Ada 199 suara yang muncul dari DPK yang diduga berasal dari pemilih luar domisili dan pemilih yang sudah memilih tetapi memilih kembali di TPS lain.

“Terdaftar di DPT tapi terdaftar juga di dalam DPK. Kami temukan pemilih DPK dari luar daerah, ada dari Pematangsiantar, Malang, Bah Jambi. Tidak memiliki A5, tetapi tetap menggunakan hak suaranya untuk semua tingkatan,” katanya.

Pihaknya, lanjut Golang, masih menunggu putusan atas permintaan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kondisi tersebut sudah disampaikan ke Bawaslu Simalungun.

“Di pleno tingkat PPK sudah kita sampaikan. Tapi belum ada keputusan, ” katanya.

Jika Tidak Jurdil Layak Diulang

Terpisah, Direktur Eksekutif Study Otonomi dan Pembangunan Demokrasi (SOPO), Kristian Silitonga SH mengatakan, penyelenggara pemilu di Kabupaten Simalungun, baik KPU dan Bawaslu berkewajiban mengedepankan azas pemilu yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujura dan adil dalam setiap tahapan.
Jika terjadi dugaan kecurangan, serta memang terbukti, KPU dan Bawaslu tidak perlu ragu untuk mengawal azas jujur dan adil, meski ada ketentuan pembatasan waktu yang terlampaui, dengan memperhatikan hal-hal yang prinsipil.

Untuk itu, baik KPU Simalungun maupun Bawaslu Simalungun terlebih dahulu membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi di sejumlah TPS seperti yang diduga terjadi Kelurahan Huta Bayu. Lalu, jika kecurangan itu terbukti, maka sudah seharusnya KPU dan Bawaslu mengedepankan azas jurdil, dengan menggelar Pemungutan Suara Ulang.

“Dalam konteks implementasi, sesuatu yang sifatnya prinsipil, itu tidak boleh dilimitasi oleh waktu dan persyaratan formal prosedural. Jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu semestinya memahami essensi dan prinsip suatu kebijakan publik. Sepanjang bukti dan data-data telah menunjukkan adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang jurdil dan luber, itu harus disikapi dan ditindak lanjuti. Jangan berdalih dengan mengajukan alasan-alasan formal prosedural untuk mengenyampingkan kebenaran substansial,” kata Kristian Silitonga.

“Jika pun ada kendala formalitas semestinya penyelenggara kan memiliki terobosan kebijakan (diskresi) apalagi jika ditemukan bukti dan data-data yang cukup kuat untuk dapat ditindak lanjutinya suatu laporan atau temuan di lapangan,” tambahnya.

Menurut Kristian, penyelenggara harus memperhatikan segala aspek dasar laporan. Untuk mengetahui terpenuhinya suatu persyaratan yang diatur melalui regulasi pemilu. “Jika penyelenggara dan pengawas pemilu memakai kaca mata kuda dalam melihat persoalan ini, maka mereka berpotensi berhadapan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” ucapnya.

Kristian berharap, penyelenggara dalam memahami suatu regulasi pembatasan waktu, agar tidak mengenyampingkan suatu kebenaran subtansial.

“Jadi tolong dipahami pengaturan pembatasan waktu dalam regulasi itu tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan kebenaran substansial. Tapi lebih kepada untuk menjaga tertib penyelenggaraan pemilu saja,” pintanya. (esa)

iklan usi



Back to top button