HUT RI
Berita

7 ASN Pemko Sibolga Dipecat

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota (Pemko) Sibolga, diberhentikan tidak dengan hormat. Alasan pemecatan, karena ketujuhnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan amar putusan (inkracht) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Sibolga, Amarullah Gultom, Selasa (19/3). Katanya, pemecatan ketujuhnya dilakukan sebelum 31 Desember 2018.

“Ketujuh orang ini berinisial SN, AR, AH, JS, TS, BS dan LN. Semuanya dipecat sebelum 31 Desember 2018, sesuai SK yang diterbitkan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk,” kata Amarullah.

Diterangkannya, pemecatan ke 7 ASN tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tentang pemberhentian dengan tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. SKB ini ditandatangani di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu.

“Adapun dalam SKB tersebut, kewenangan pemecatan dilimpahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, yaitu Kepala Daerah (KDh) selaku yang berhak dan berwenang menandatangan SK pensiun, SK pemberhentian, SK perpindahan dan lainnya. Sehingga Wali Kota Sibolga pun menerbitkan SK pemberhentian ketujuh ASN tersebut,” terangnya.

Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, pada prinsipnya sangat berat hati dan sedih menerbitkan SK pemecatan ketujuh ASN Pemko Sibolga tersebut. Namun karena kuatnya aturan tersebut, mengharuskan Wali Kota untuk menerbitkan atau mengeluarkan surat pemecatan.

“Bilamana itu tidak dilaksanakan, Wali Kota selaku PPK, bisa jadi tersangka. Itu sesuai aturan yang tertuang di dalam SKB tersebut. Apalagi penanandatanganan dan pengawasan SKB itu dilakukan langsung oleh KPK RI,” ungkap Amar.

Diketahui, kerja sama ketiga institusi tersebut menitikberatkan pada sejumlah poin dalam rangka proses penuntasan kasus yang melibatkan para pegawai atau ASN terlibat korupsi tersebut. Pertama, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Kemudian, penjatuhan sanksi kepada PPK dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi di poin pertama. Peningkatan sistem informasi kepegawaian. Dan, optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah dan kelima, monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

“Maka itu Wali Kota menerbitkan dan telah menyerahkan SK Pemberhentian ketujuh pegawai atau ASN tersebut,” kata Amar.

Ditambahkannya, selain ke 7 ASN tersebut, Pemko Sibolga juga atas nama Wali Kota, telah memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat lima orang ASN lainnya. Kelima ASN tersebut diberhentikan dengan tidak hormat karena tersandung kasus narkoba, indisiplin (tidak masuk-masuk kerja) dan lainnya.

“Dari kelima orang itu, salah seorang diantaranya adalah mantan Wakil Wali Kota Sibolga berinisial MS. Sehingga total pegawai atau ASN Pemko Sibolga yang telah dipecat sepanjang 2018 sebanyak 12 orang,” pungkasnya.

Dari hasil penelusuran, beberapa pegawai atau ASN yang dipecat tersebut adalah mantan-mantan pejabat, yang pernah menduduki jabatan sebagai Direktur rumah sakit, Kepala Dinas (Kadis), Kepala Bidang, Bendahara dan lainnya.

Terkait mantan Wakil Wali Kota sendiri, dipecat karena indisiplin setelah lepas dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Sibolga. (ts)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button