Berita

55 Kasus Pelibatan Anak di Kampanye Politik: 33 di Pilpres, 22 di Pileg

FaseBerita.ID – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, kasus pelibatan anak dalam kampanye politik di Pemilu 2019 ini mengalami penurunan dibanding 2014. Meski kasusnya menurun, jumlah pelibatan anaknya menurut KPAI meningkat.

“Pelibatan anak di kampanye politik secara kasus sebenernya turun namun jumlah pelibatan jumlah anaknya itu bertambah,” kata Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Kantor KPAI, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/4). Turut hadir Komisioner KPAI yang juga Koordinator Pengawasan Penyalahgunaan Pelibatan Anak Dalam Pemilu 2019 Jasra Putra dan Komisioner Bawaslu RI M Afifudin.

Jasra Putra kemudian menjelaskan, hasil pengawasan KPAI selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung termasuk di kampanye terbuka, hasil pengawasan langsung dan total pengaduan yang masuk ada sebanyak 55 kasus. Sebanyak 22 kasus dilakukan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau partai politik. KPAI menurutnya juga menemukan adanya caleg yang mendatangi lembaga pendidikan untuk kampanye dan memasang atribut kampanye.

Sementara, hasil pengawasan kampanye calon presiden-wakil presiden, dari hasil pengawasan KPAI dan aduan yang masuk, ada sebanyak 33 kasus. Salah satunya soal video viral dukungan anak kepada capres tertentu. Selain itu masih ditemukan ratusan anak dan balita hadir dalam kampanye Pilpres 2019.

“Pada hari ini total data dalam pengawasan kita sejak Januari sampai April per hari ini, itu kita menemukan 55 kasus pelibatan atau bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. 55 kasus itu, 33 kasus ditemukan dalam kampanye Pilpres. Kemudian Untuk DPRD itu ada sekitar 22 kasus dilakukan oleh caleg yang kampanye di daerah masing-masing,” ujarnya.

Meski demikian, seperti yang sebelumnya dikatakan Rita Pranawati, Jasra Putra juga menyebut angka ini turun dibanding sebelumnya. Pada 2014 hasil pengawasan bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik oleh KPAI, ada sebanyak 248 kasus oleh 12 partai politik nasional. Jasra Putra tidak merinci kasus per kasus terkait pelibatan anak dalam kampanye politik di Pemilu 2019 ini. Namun dia mengingatkan bahwa hal tersebut melanggar aturan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 a menyatakan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan politik.” Ini sejalan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 ayat 2 huruf k menyatakan bahwa warga negara yang tidak memiliki hak memilih dilarang ikut kampanye. Ancaman pidananya termaktub dalam pasal 493 bahwa peserta/tim kampanye yang melanggar ketentuan pasal 280 diancam 1 (satu) tahun kurungan penjara dan denda maksimal 12 juta.

“Berdasarkan hal-hal di atas maka merekomendasikan meminta capres dan cawapres, anggota DPR dan DPRD terpilih dalam Pemilu 2019 nanti untuk menjalankan serta memiliki komitmen kebijakan perlindungan anak. Kedua, Kita minta peserta pemilu capres, cawapres, DPR dan DPRD sampai kabupaten kota agar memiliki komitmen yang nyata untuk tidak melibatkan anak dalam politik. Karena setelah pemilu 2019 ini akan ada pilkada kabupaten/kota tentu kita berharap tidak terjadi hal sama dalam pemilu ini,” jelasnya.

Jasra Putra menambahkan, jelang hari kampanye tersisa dirinya meminta seluruh peserta dan tim kampanye berbenah dan melakukan pencegahan pelibatan anak dalam kampanye. Salah satunya, jika anak sudah telanjur dibawa ke lokasi kampanye, panitia bisa menyediakan day care agar anak tidak ikut. (dtc)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button