Berita

50.781 Jiwa Kepesertaan BPJS Kesehatan di Nonaktifkan

Nama yang Aktif akan Ditempel di Kantor Pangulu

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar menindaklanjuti pendaftaran peserta PBI APBD Kabupaten Simalungun yang akan didaftarkan pada tahun 2020.

Per 1 Januari 2020 sejumlah peserta tidak didaftar lagi menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kabupaten Simalungun.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar Windharlan Sialagan mengatakan bahwa di Tahun 2020 penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai peserta PBI APBD sebanyak 33.323 jiwa, yang mana sebelumnya di tahun 2019 peserta PBI APBD Simalungun sejumlah 84.101 jiwa. Sehingga akan ada penonaktifkan peserta sejumlah 50.781 jiwa sesuai surat Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

“Adanya pengurangan ini disebabkan pengurangan anggaran yang dialokasikan Pemkab Simalungun di APBD 2020,” terangnya.

“BPJS Kesehatan akan turut melakukan sosialisasi masif untuk memastikan peserta PBI APBD yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan,” kata Windharlan.

Untuk mengetahui apakah seorang peserta termasuk masih berstatus peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Kabupaten Simalungun atau melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pematangsiantar.

Jika peserta tersebut termasuk yang sudah dinonaktifkan, maka ia tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.

Saat ditanya bagaimana nanti masyarakat mengetahui jika namanya termasuk yang di non aktifkan. Kepala BPJS Kesehatan menambahkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu data yang valid nama peserta yang di non aktifkan.

Setelah semua data masuk, maka BPJS Kesehatan akan mensosialisasikan nama-nama peserta yang masih ditanggung oleh Pemerintah.

“Nanti nama-nama yang aktif akan kami sebarkan melalui Puskesmas dan perangkat Nagori seperti di Kantor Pangulu maupun kantor kelurahan. Yang kami tempel nama peserta yang aktif. Kalau tidak ada nanti namanya berarti sudah non-aktif. Jadi bukan kami yang mengurangi jumlah kepesertaannya, tapi Pemkab lah yang mengurangi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2019 anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Simalungun untuk bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan atau yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar Rp24 miliar. Dengan dana tersebut jumlah jiwa yang bisa ditanggung mencapai 84.101 jiwa.

Namun di tahun 2020 anggaran yang disediakan jadi berkurang menjadi Rp16,7 miliar.

Dengan anggaran tersebut hanya bisa membayar iuran 33.323 jiwa dengan premi di tahun 2020 yang sudah naik sebesar Rp42 ribu per jiwa setiap bulan.

Atas kekurangan anggaran tersebut. Maka jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemkab Simalungun berkurang (di nonaktifkan) sebanyak 50.781 jiwa. (pra)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close