Berita

5 Program KPPN Pematangsiantar

SIANTAR, FaseBerita.ID – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar menyelenggarakan acara penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2020 di Aula KPPN Pematangsiantar, Kamis (5/12/2019).

Acara tersebut diawali dengan Penyuluhan Anti Korupsi oleh Duta Anti Korupsi Nurhawati Tampubolon. Selanjutnya Kepala KPPN Iwan Hanafi membuka acara tersebut secara resmi.

DIPA 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk melalui seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah di tahun 2020, mendatang sesuai dengan bidang-bidangnya.

Sedikitnya ada lima program yang akan diterapkan, di antaranya; Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastuktur, Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, Transformasi ekonomi, serta Penyederhanaan birokrasi.

Program-progam tersebut akan dipertajam melalui BOS, KIP-Kuliah, JKN, Kartu Sembako, Subsidi PKH dan kartu pra kerja. Pemerataan pembangunan ke daerah ditingkatkan, antara lain melalui DAK, DID, dan infrastruktur, dan dana desa.

Penyerahan DIPA tahun anggaran 2020, yang dilakukan Rabu (5/12/2019) merupakan rangkaian penyerahan DIPA tahun anggaran 2020 yang dimulai dengan penyerahan DIPA tahun 2020 oleh Presiden RI kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur yang dipusatkan di istana negara tertanggal 14 November 2020 mendatang.

Penyerahan DIPA ini merupakan salah satu cara untuk mendorong agar satuan kerja dapat segera mungkin mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2020.

Proses penerbitan DIPA tahun anggaran 2020 merupakan tahap akhir dari proses penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020 sekaligus tahap awal pelaksanaan anggaran.

Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DIPA, DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendalian, pelaksanaan, pelapor, pengawasan dan perangkat akutansi Pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaan nya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2020 KPPN Kota Pematangsiantar mengeluarkan dana sebesar Rp1.263.067.817.000 yang akan dikelola oleh satuan kerja di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

KPPN Pematangsiantar juga mengeluarkan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp488.902.183.000, yang terdiri dari dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Simalungun sebesar Rp156.971.274.000 dan Dak Fisik Siantar sebesar Rp33.241.176.000, serta Dana Desa untuk Kabupaten Simalungun sebesar Rp298.689.733.000.

Dalam kesempatan itu juga Iwan Hanafi selaku kepala KPPN menyerahkan penghargaan untuk kedua kategori kepada satuan kerja. Kategori pertama diberikan kepada satuan kerja yang telah berhasil menyusun rencana penarikan dana selama bulan November dengan akurasi yang paling tinggi.

Diantaranya MTsN 1 Simalungun (573830), Polres Simalungun (640448) dan yang ketiga Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar (098701).

Penghargaan itu bertujuan untuk mendorong satker agar dalam pelaksanaan anggaran dapat merencanakan penyerahan dengan lebih baik. Beber Iwan Hanafi.

Terdapat beberapa tujuan diperlukannya perencanaan kas yang akurat. Pertama, perencanaan kas diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas. Kedua untuk memprediksi dan memastikan ketersediaan kas yang baik, Pemerintah dapat mengambil berbagai kebijakan penting dalam memastikan bahwa negara memiliki kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban dalam rangka pelaksanaan APBN. Ketiga dengan perencanaan kas yang baik dapat diperoleh informasi yang Dapat digunakan untuk memanfaatkan kas yang belum digunakan.

Kedua penghargaan kepada satker dengan akurasi penyimpanan SPM terbaik periode Januari s/d November 2019. Diantaranya BPJS Kabupaten Simalungun (019852), Kantor Kemenag Kota Pematangsiantar (299366) dan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kota Pematangsiantar (652941). Adapun tujuan dari penghargaan ini adalah untuk memotivasi Satker dalam meningkatkan ketelitian dan keakuratan tagih SPM sehingga dapat mengurangi kesalahan SPM yang berlokasi pada keterlambatan anggaran.

Kedua penghargaan tersebut bertujuan untuk memotivasi satuan kerja agar dapat lebih meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tutup Iwan Hanafi. (Mag-03)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close