Berita

22 Anggota DPRD Setuju Berhentikan Walikota Siantar

FaseBerita.ID – Setelah melalui berbagai tahapan, sebanyak 22 Anggota DPRD akhirnya setuju memberhentikan Walikota Siantar Hefriansyah dalam Rapat Paripurna, Jumat (28/2).

Amatan wartawan, hingga pukul 11.00 WIB rapat belum juga dimulai karena sebagian anggota DPRD belum juga hadir. Sehingga rapat belum kuorum.

Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga meminta kepada setiap fraksi agar menghubungi anggota fraksi yang belum hadir.

“Saya minta kepada setiap ketua fraksi agar menghubungi anggota yang belum hadir. Rapat di skors dulu karena hanya dihadiri 22 orang,” ujarnya.

Sekitar satu jam kemudian atau sekira pukul 11.15 WIB, paripurna kembali dilanjutkan karena anggota Dewan yang hadir sudah mencapai 27 orang dari 30 anggota Dewan.

Dalam pembacaan pandangan fraksi, hanya Fraksi PAN Persatuan Indonesia yang kosong. Selanjutnya, saat voting pengambilan keputusan, dari 27 anggota DPRD yang hadir, 22 orang mengusulkan pemberhentian Walikota Siantar dan lima orang setuju menyatakan hak pendapat.

Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi mengatakan, begitu seluruh data sudah lengkap, pihaknya akan menyerahkan berkas pemberhentian Walikota Siantar ke MA ditembuskan ke Mendagri, Gubernur, Walikota dan instansi lainnya.

“Setelah semua ini lengkap, kita akan membawa nama lembaga DPRD dan menyerahkan hasil rapat ini ke instansi terkait seperti MA, Kemendagri dan instansi lainnya,” ujarnya.

Dai hasil paripurna dan penyelidikan hak Angket DPRD, ada beberapa poin yang akan dilaporkan ke pihak kepolisian, KPK RI dan Mahkamah Agung (MA). Di antaranya tindak lanjut terhadap peraturan Walikota nomor 33 tahun 2018 yang memuat pergeseran anggaran sebesar Rp46 miliar.

Di mana PAPBD tahun 2020 tidak ditetapkan sehingga peraturan walikota tersebut menjadi temuan BPK RI dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp930 juta, yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat serta terindikasi merugikan keuangan Negara dengan diberhentikannya pembangunan Tugu Sangnaualuh.

PAN Mundur

Meski hadir dalam rapat Hak Angket, namun pandangan fraksi dari PAN PKPI tidak ada. Alex Panjaitan dari partai PKPI mengatakan, ia diam karena tidak ada pandangan fraksi yang mau dia baca.

“Pandangan fraksi tidak ada sama saya. Karena dari partai PAN tidak ada yang hadir dan telah mengundurkan diri dari Angket,” ujarnya.

Terkait mundurnya Partai PAN dari paripurna Hak Angket, Boy Iskandar Warongan yang juga panitia hak Angket mengaku, sebenarnya dia berat untuk mundur. Namun dia harus melakukannya karena sebagai anggota dia hanya bisa melaksanakan perpanjangan tangan dari Ketua Partai.

“Sebagai perpanjangan tangan partai, saya harus patuh terhadap perintah Ketua Partai,” ujarnya sembari mengatakan sempat kecewa, kenapa tidak dari awal diperintahkan begitu.

Melihat situasi proses berjalannya Sidang Paripurna tentang pembahasan Hak Angket, ternyata salah satu panitia Angket memilih mengundurkan diri (Walk Out) pada Sidang Paripurna. Hal tersebut dikritisi Dedi Wibowo Damanik, selaku Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya HIMAPSI Siantar.

“Ada dari Panitia Khusus Angket yang memilih mengundurkan diri pada sidang paripurna. Hal ini menjadi pertanyaan serius terkait pengunduran diri Boy saat sidang paripurna berjalan. Saya menduga ada perintah dari pengurus atau internal partai agar proses berjalannya sidang paripurna mengalami sedikit dinamika. Menurut hemat saya, karena ini adalah bagian agenda masyarakat, tentu harus diberikan dukungan maksimal. Kita sama-sama tahu bahwa Boy hadir pada sidang paripurna. Namun di pertengahan jalan proses sidang paripurna, Boy memilih mengundurkan diri. Sangat disayangkan. Ke depannya akan timbul stigma negatif terhadap Boy serta partai yang mengusungnya,” ujarnya.

“Kalau menurut saya seharusnya Partai harusnya mendukung bukan menyuruh mundur. Karena kita butuh DPRD yang kritis. Saya berharap agar ketua partai itu jangan hanya mementingkan politik semata, tetapi harus memperhatikan masyarakat jugalah,” ujarnya dengan tegas dan berharap ketua partai itu maupun anggota partai yang duduk di DPRD harus pro sama rakyat karena DPRD itu wakil rakyat dan yang memilih juga rakyat.

Sementara Ketua DPD Partai PAN Zainal Purba belum bisa dikonfirmasi lantaran telepon selulernya tidak aktif. (Mag 04/des)

Unefa

Pascasarjana

Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close