Berita

Iswadi: MK Perlu Lakukan Judicial Review UU Pilkada

MADINA, FaseBerita.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madina melalui Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Ahmad Iswadi menyebutkan, Mahkamah Konstitusi perlu melakukan Judicial Review dan merevisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Demikian disampaikan Ahmad Iswadi, Kamis (13/9/2019) di Panyabungan.

Menurutnya, Undang-Undang tersebut, kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi Pilkada serentak tahun 2020 tidak sekuat Undang-Undang no 7 tahun 2017.

“Berdasarkan UU nomor 10 itu, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi. Sedangkan dalam Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota mempunyai kewenangan memutus perkara administrasi Pemilu,” kata Iswadi.

Ia menyebutkkan, dari sisi waktu penindakan perkara juga berbeda. Pada Pemilu 2019, Bawaslu punya waktu 7 ditambah 7 hari. Sementara, dalam Undang-Undang Pilkada hanya 3 ditambah 2 hari saja.

“Bahkan, dalam Undang-Undang Pilkada, disitu masih disebut Panwaslu. Sementara saat ini lembaga pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota sudah ditetapkan menjadi Bawaslu dan bukan Panwaslu lagi. Karena itu, MK perlu melakukan revisi,” tuturnya. (wan)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close