Berita

Tobasa Darurat Kekerasan Anak: Harus Dihentikan

TOBASA, FaseBerita.ID – Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnaPA) Arist Merdeka Sirait menilai bahwa beruntun dan tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Tobasa, tidaklah berlebihan jika Kabupaten Toba Samosir masuk dalam kategori darurat kekerasan terhadap anak setelah Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Samosir.

Penegasan ini disampaikan Arist Merdeka Sirait  dalam siaran pers yang diterima NEW TAPANULI, Kamis (12/9/2019). Menurut dia, tidak bisa dibantah lagi bahwa dalam kurun waktu Januari-Juni 2019 data kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan dikumpulkan pusat data dan pengaduan Komnas Perlindungan Anak, dari 145 kasus pelanggaran terhadap anak di wilayah kabupaten Tobasa 52 persen didominasi oleh kejahatan seksual, dan 42 persen selebihnya kasus-kasus pelanggaran terhadap anak seperti eksploitasi ekonomi, seksual, penculikan dan perdagangan anak, kejahatan seksual, serta anak dengan  HIV/ AIDS yang telah menelan puluhan korban anak-anak akibat terpapar HIV AIDS.

“Dari angka ini ditemukan pula sebarannya  merata baik di desa, kecamatan maupun kota, dan para predatornya adalah orang-orang yang berada di lingkungan  terdekat anak yakni ayah kandung maupun tiri, abang, kerabat dekat keluarga, paman, kakek, guru, baik guru reguler maupun non reguler, teman sebaya anak, tetangga,  pedagang keliling antar kampung dan kelurahan serta kerabat dari orang tua,” ujar Arist.

Lanjut Arist Merdeka, temuannya di Tobasa  bahwa angka kejahatan seksual terhadap anak ini akan terus bertambah jika Pemerintah Kabupaten Tobasa, Tapanuli Utara, Selatan dan Tengah, Humbanghas, Simalungun dan Kabupaten Samosir jemaat dan gereja, alim ulama dan para pemangku kepentingan perlindungan anak tidak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini dan membiarkan kasus pelanggaran hak anak serta kejahatan seksual terhadap anak terus-menerus terjadi dan dibiarkan termasuk membiarkan anak-anak terpapar HIV/AIDS.

Korban perdagangan dan perlakuan salah lainnya, tidaklah berlebihan jika Pemerintah Kabupaten Tobasa dan pemerintahan Kabupaten lainnya dinilai gagal paham terhadap gerakan  perlindungan anak.

“Oleh sebab itulah pemerintah perlu mengevaluasi ulang program dan aktivitas masing-masing Dinas PPPA/KB dan lintas dinas lainnya serta julukan Kabupaten Tobasa sebagai Kota Religius dan Berbudaya sementara kasus-kasus pelanggaran anak terus terjadi dan terus dibiarkan terjadi dan tidak bisa dihentikan,” tegas Arist.

Lebih lanjut Ia menjelaskan untuk mengurangi pelanggaran hak anak di Kabupaten Tobasa sudah saatnya pemerintah melalui program dinas PP dan KB Tobasa mencanang “Tobasa Darurat Kekerasan Terhadap Anak” dan mendorong partisipasi masyarakat aktif dan progresif serta berkelanjutan di masing-masing kampung dan desa membangun Gerakan Perlindungan Anak se-kampung atau se-desa yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan desa dan mewajibkan para kepala desa untuk segera mengeluarkan peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan anak dan perempuan untuk  mengikat komitmen dan partisipasi masyarakat sekampung dalam upaya perlindungan anak.

“Komnas Perlindungan Anak yang bertugas dan berfungsi memberikan pembelaan, dan perlindungan bagi anak di Indonesia menyampaikan kepada pemerintah Tobasa untuk terus mengingatkan peran serta masyarakat betapa pentingnya anak di Tobasa terbebas dan diselamatkan dari segala bentuk esploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan dan diskriminasi juga dari  bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi serta  serta anak dengan   HIV/AIDs, oleh karena itu masyatakat Tobasa tidak boleh diam dan cuek terhadap pelanggaran hak anak.,” jelasnya.

Terang dia, semua pihak diminta harus bahu membahu melawan kejahatan terhadap anak, dengan demikian tidaklah berlebihan jika Komnas Perlindungan Anak memandang perlu mendesak dan mendorong semua stakeholder atau pemangku kepentingan perlindungan anak, termasuk orang tua dan masyarakat, tokoh agama,  alim ulama, media, dan kalangan akademisi serta para pemuda dan  pelajar di wilayah hukum Tobasa. Membangun  kembali komitmen melawan  dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah rumah dan lingkungan sosial anak lainnya.

“Ayo kita minta pemerintah berperan sebagai motor pergerakan perlindungan anak dan menjadikan masalah anak menjadi masalah prioritas. Dengan menghidupkan kembali sistim kekerabatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat diharapkan semua anggota masyarakat dapat saling menjaga, menghormati serta melindungi anak di sekitarnya,” pungkasnya. (mis/osi)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close