Berita

DPRD Sibolga Dorong Stake Holder Kelautan: Kapal dari Aceh Agar Bongkar di Sibolga-Tapteng

SIBOLGA, FaseBerita.ID – DPRD Sibolga menggelar pertemuan dengan stake holder Kelautan Sibolga/Tapteng di ruang pertemuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (PPNS) Jalan Gatot Subroto Pondok Batu, Selasa (10/9/2019).

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sibolga Sementara Ahmad Syukri Penarik dan Jamil zeb Tumori. Danlanal Sibolga Letkol Laut Betrawarman, Kasatpol Air Sibolga AKP M Sihombing, Kepala PPNS Sibolga Sutardi mewakili Dinas perikanan dan Kelautan Kota Sibolga B Harahap, mewakili Dinas Kelautan Tapanuli Tengah Azwar Sitompul, Kabag Orkum Pemko Sibolga J Hutagalung, Kepala Wilker BKIPM I Karantina Sri Puji Astuti serta undangan lainnya.

Ketua Sementara DPRD Sibolga Ahmad Syukri Penarik saat membuka pertemuan menyampaikan bahwa pertemuan ini didasarkan adanya audensi masyarakat nelayan ke kantor DPRD Sibolga.

“Terutama terkait masuknya ikan-ikan ke kota Sibolga melalui jalur darat yakni mobil-mobil boks ikan untuk diolah. Oleh karena itu, diharapkan melalui pertemuan ini akan diperoleh solusi terbaik,” jelasnya.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori dalam penyampaian materi mengatakan rencana terbaik masuknya ikan ikan ke Sibolga/Tapteng perlu ditindak lanjuti, karena ada keinginan untuk memproteksi perikanan di Sibolga dan Tapanuli tengah sesuai aturan.

“Boleh masuk ikan Sibolga melalui jalur laut langsung ke pabrik, yang berarti mereka bongkar di tangkahan Sibolga/Tapteng,” terang Jamil.

Menurut dia, jika satu kapal bongkar di tangkahan Sibolga, ada beberapa keuntungan yang diperoleh.

“Kita contohkan saja, 1 unit kapal dengan 20 ABK bongkar muat di tangkahan, dari bongkaran tersebut akan ada 40 pekerja yang mengerjakannya di luar ABK, keuntungan lainnya, tentu kapal ikan tersebut beli bahan bakar ditempat kita dengan rincian kurang lebih 5.000 liter setiap kapal, termasuk logistik kebutuhan kapal dengan belanja per kapal kurang lebih Rp40 hingga Rp50 juta per kapal tentunya ini akan menghidupkan ekonomi lainnya,” ujarnya.

“Jika ditotal secara keseluruhan ada sekitar Rp180 juta hingga Rp220 juta transaksi setiap kapal jika sandar jika dikali 120 kapal-kapal Aceh yang kita rencanakan bongkar di daerah kita, maka ada sekitar Rp56,96 miliar uang yang beredar setiap bulan di daerah kita karena keuntungan bongkar muat tersebut,” jelas Jamil.

Menurut Jamil, jika jalur darat yang difungsikan, maka keuntungan tersebut tidak akan didapat. Ia berharap dalam pertemuan ini ada solusi dan regulasi untuk itu, dan pihaknya mendorong adanya kerja sama Pemko Sibolga dengan daerah-daerah yang juga penghasil ikan di Aceh yang bisa di dorong untuk kerja sama dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD).

Kepala PPNS Sibolga Sutardi Menyambut Baik niat baik pemko Sibolga yang didorong DPRDNya untuk menjalin kersama sama dengan daerah lain, tanpa mengesampingkan aturan yang ada.

“Persoalan ini juga sama dengan daerah lainnya terutama untuk daerah Indonesia Timur, kapal-kapal jakarta itu bisa mendarat di Dobo Papua, dan nantinya akan didorong agar kapal-kapal Aceh tersebut dapat lebih tertib administrasi,” jelasnya.

Mewakili Kepala Dinas Kelautan Sibolga B Harahap menyampaikan bahwa sesuai aturan, kewenangan kabupaten/kota sudah semakin sedikit, terutama dibidang perijinan kapal, dan pihaknya sangat mendukung masuknya ikan ke Kota Sibolga melalui jalur laut.

“Kita mendukung dan siap, jika kapal-kapal Aceh itu bisa bongkar ikan di tangkahan Kota Sibolga,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan mewakili Dinas Kelautan Tapanuli Tengah Azwar Sitompul, bahwa penertiban truk-truk ikan asal Aceh sudah koordinasi dengan instansi terkait.

“Kalau ikan memang diangkut melalui darat, kiat juga tidak setuju,” ucapnya.

Kepala Wilker BKIPM I Karantina Sri Puji Astuti  mengungkapkan, sepenuhnya mendukung rencana pemerintah daerah agar kapal kapal aceh bongkar di Sibolga/Tepteng selama sesuai dengan SOP.

“Beberapa waktu lalu ada 5 L300 pengangkut ikan yang belum memiliki surat karantina di Pangkalan, 4 kita bantu untuk pengurusan suratnya hingga mereka bisa bongkar ikan tersebut, sementara 1 kembali ke Aceh dengan alasan ikan-ikannya sudah mulai busuk,” jelasnya.

Danlanal Sibolga Letkol Laut Betrawarman mendukung upaya menghadirkan kapal-kapal Aceh bongkar di Sibolga, selama hal ini tidak menyalahi aturan.

“Dalam pengurusan SIPI kapal, jelas ada disitu dicantumkan tempat bongkar ikan, jika memang kita bisa komunikasi dengan pemerintah Aceh, dalam SIPI tersebut dapat dicantumkan tempat bongkar ikannya di Kota Sibolga,”jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut diketahui, ternyata ada 120 kapal-kapal yang rencananya diharapkan dapat bongkar di Sibolga/Tapteng berasal dari daerah Banda Aceh, Langsa, Aceh Singkil dan Tapak Tuan.

Dan dari pertemuan tersebut diperoleh 3 poin untuk dapat ditindak lanjuti, pertama mendorong percepatan kerja sama antar daerah agar terwujud MoI, sehingga kapal-kapal Aceh yang akan bongkar di kedua daerah ini diperbolehkan.

Kedua, mendorong pemerintah kedua daerah untuk mengeluarkan regulasi, agar ada kenyamanan bongkar muat kapal menunggu regulasi yang berikutnya, dan ketiga memberikan kemudahan yang seluas-luasnya bagi seluruh pelaku perikanan untuk mempermudah, memperlancar kemajuan di bidang perikanan demi kepentingan masyarakat. (mis/osi)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close