Berita

Bendahara Tak Difungsikan, Buntut Ketua PAN Palas Dipolisikan

PALAS, FaseBerita.ID – Bendahara DPD PAN, M Yunus Harahap selama beberapa kurun waktu lama ini mengaku tak pernah difungsikan. Hal ini yang menjadikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Padang Lawas (Palas) SH dilaporkan ke Polda Sumut.

Kapan pencairan dan dana Parpol tidak pernah dilibatkan bendahara. Lebih-lebih penggunaan dana bantuan parpol dari APBD tak pernah diketahui.

Hanya saja, nama dan tanda tangan bendahara tetap terselip dalam setiap laporan pertanggung jawaban.

Padahal Yunus Harahap yang juga anggota DPRD Palas ini tidak pernah dilibatkan untuk menandatangani. Besar dugaannya, tanda tangan itu dilakukan istri SH, Ketua DPD PAN Palas yang menjabat sebagai wakil bendahara.

“Tapi kok bisa ada nama dan tekenan saya disitu. Padahal saya sebagai bendahara tak pernah dilibatkan mau pencairan atau pertanggung jawaban,” sebut M Yunus menceritkan buntut persoalan yang sampai ke Polda tersebut.

Di sisi lain, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Palas Ghojali yang dijumpai di kantornya membenarkan persoalan DPD PAN Palas ini telah sampai ke Polda Sumut.

Bahkan sebagai kepala yang memverifikasi berkas pertanggung jawaban dan permohonan pencairan dana bantuan parpol, Ghojali sudah memenuhi pemeriksaan di Polda.

“Iya, saya juga diperiksa terkait minta keterangan di persoalan itu,” kata Kakan Kesbangpol.

Pada dasarnya diakui Ka Kesbangpol, bahwa atas nama M Yunus Harahap masih terdaftar sebagai bendahara aktif DPD PAN Palas. Dan itu sesuai SK yang diterima Kesbangpol hingga 2020.

Sedangkan perihal pemalsuan tanda tangan, bukan ranah Kesbangpol.

Baca juga: Ketua PAN Padang Lawas Diperiksa Polda

“Yang jelas kalau sudah ada tekenan dan stempel, itu yang kita verifikasi. Buktinya tak ada persoalan pemeriksaan BPK,” jelas Ghojali.

Menurut Ghojali, pengajuan pencairan dana bantuan parpol telah diajukan pada Mei lalu, sebelum Lebaran Idul Fitri. Diperkirakan DPD PAN mendapat bantuan dana sebesar Rp64.738.680 hingga Agustus 2019.

“Cara perhitungannya sesuai Permendagri 36 tahun 2018, sebesar Rp8.133/ suara sah. Itulah dikali suara sah PAN sampai mendapat bantuan Rp64 juta tadi. Sisanya nanti tahun 2019 ini (hingga Desember TA 2019) untuk periode DPRD terpilih ini,” tandas Ghojali. (tan)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close Ads