Berita

Agar Kapal Trawl Bebas Beroperasi, Muchtar: Ada Saksi yang Serahkan Uang

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Perseteruan antara Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sibolga dengan salah seorang anggota DPRD Sibolga Muchtar Nababan belum menemukan titik terang. Namun, menyikapi pelaporan Lanal ke Polres Sibolga, Muchtar mengaku santai menyikapinya.

Menariknya lagi, Muchtar membeberkan bukti pemberian suap yang diminta pihak Lanal darinya. Yakni dua pengusaha kapal pukat trawl yang pernah menyerahkan uang melalui seseorang, untuk meloloskan kapal pukat trawl mereka melaut.

Pernyataan tersebut disampaikan Muchtar di kantornya, Rabu (14/8/2019). Katanya, dia tidak mempersoalkan mengenai laporan Lanal atas dirinya ke Polres Sibolga. Namun perlu diketahui, bahwa mereka selaku anggota DPRD punya hak imunitas yang diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat apapun yang menyangkut fungsinya sebagai anggota dewan.

“Itu adalah hak beliau (Danlanal) melaporkan. Tapi sesungguhnya, kami di dalam persidangan, di dalam rapat punya undang-undang tersendiri. Azas hukum mengatakan, kami mempunyai hak imunitas anggota DPRD. Dan juga di Tatib anggota DPRD. Jadi, mungkin beliau tidak tahu ada undang-undang khusus yang mengatur kami. Jadi pelaporan itu adalah hak dia. Dan polisi pun menerima, adalah bagian dari pelayanan masyarakat. Kalau persoalan ini berlanjut, cacat demi hukum. Saya juga punya ketua DPRD, saya tidak ilegal di sana. Saya bicara kemarin di sana sebagai ketua badan kehormatan. Karena di pandangan umum. Dan di media pun sudah ribut masalah pukat trawl, bom dan illegal fishing. Dan saya sebagai ketua badan kehormatan, sebagai fungsi saya, mengingatkan bahwasanya ada laporan masyarakat tentang illegal fishing. Semua itu tidak rekayasa, semua itu betul,” kata Muchtar.

Bahkan, perseteruannya dengan Lanal Sibolga atas pernyataannya yang menyebut Lanal Sibolga diduga menerima suap dari para pengusaha Illegal fishing telah sampai kepada Pokwasmas.

“Berarti ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan situasi ini. Menurut, pengakuan dari Pokwasmas dari Sumut, mereka juga menyatakan keterlibatan Pol Airud, sudah disurati semua, lengkap dengan barang bukti. Lanal pun sudah disurati tentang terjadinya ini,” ungkapnya.

Terkait bukti suap yang diminta Lanal, Muchtar menyebut dua nama mantan pengusaha kapal pukat trawl yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Sibolga.

“Bukti pengakuan dua orang sudah cukup sebagai bukti. Karena pada saat itu, saya sudah kasih tahu sama Kapten Adnan Saleh Harahap, kedua orangnya itu juga adalah anggota DPRD. Mereka (Lanal) juga harus izin gubernur kalau seandainya mereka mau panggil kedua anggota DPRD tersebut, Pantas Tobing dan H Syarifuddin Lubis,” jelas Muchtar.

Ironinya lagi kata dia, menurut pengakuan kedua saksi, uang telah diberikan, namun kapal pukat trawl milik mereka keduanya tetap tidak diberi izin untuk berlayar. “Mereka memberikan uang kepada Lanal Sibolga supaya pukat ini (trawl) beroperasi. Sementara itu, uang tidak dikembalikan, kapal mereka tidak bisa berangkat. Ternyata temuan masyarakat, kapal lain masih bisa beroperasi. Jadi sekarang, siapakah di sini pelakunya yang sesungguhnya.

Memang sudah saya tanya, sama Pantas Tobing dan Lian (Syarifuddin Lubis), anda masih main tidak, tidak kata mereka. Memang mereka nggak main lagi, makanya saya angkat bicara,” terangnya.

Tak hanya itu, Muchtar juga membeberkan nama oknum pengumpul uang dari semua pengusaha kapal pukat trawl, termasuk Pantas dan Lian.

“Pemberian uang saya dengar-dengar melalui Linda katanya. Bahkan Immat Lubis (Ketua KNTM Sibolga-Tapteng) bilang di rumah saya, itu semua benar. Bahkan, kapal itu (trawl) berangkat dikawal dengan setengah dinas dan bongkar. Ada apa dengan itu semua. Mungkinkah, kapal itu dikawal oleh oknum dari dinas tertentu dengan memakai setengah dinas kalau tidak terima suap. Makanya mereka (nelayan tradisional) bilang, kami juga ingin kondusif, kami juga nelayan kecil ingin makan. Memang hasil tangkapan kami tidak ada lagi, karena beroperasinya lagi kapal pukat trawl dan bom,” ungkapnya menirukan perkataan para nelayan tradisional sembari menambahkan, besaran uang yang terkumpul saat itu sekitar Rp160 juta hingga Rp180 juta.

Baca juga: DPRD Soroti Lanal Sibolga

Selaku anggota DPRD, Muchtar mengaku siap mengawal Permen KP 71/2017 dan menampung setiap aspirasi masyarakat yang dirugikan atas beroperasinya kapal pukat trawl.

“Memang masyarakat menjerit, pengangguran banyak katanya, karena di pukat trawl anggotanya banyak. Tapi, apapun ceritanya, itu bertentangan dengan undang-udang negara. Kecuali, walikota dan Muspida plus sama-sama berangkat ke Jakarta meminta keringanan, boleh beroperasi lagi. Tetapi kalau itu tidak ada, jangan coba-coba, ini NKRI punya undang-undang. DPRD tetap mengawal aspirasi rakyat. Kalau begitu, bisa suka-suka kita, berarti bisa bebas menjual narkoba, bebaslah semuanya. Kan ada undang-undang, ada aturan,” ketusnya.

Muchtar kembali menjelaskan, bahwa dirinya selaku anggota DPRD dalam pernyataannya di rapat sidang paripurna, tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau saya tetap tenang, slow, karena memang undang-undang dalam rapat paripurna tidak ada yang saya langgar. Dan bahasa saya pun santun, tidak mengurangi rasa hormat dan tidak menuduh. Laporan masyarakat yang berkembang, Lanal Sibolga diduga kuat terima upeti. Bahasa saya halus. Silahkan kalau mereka tidak terima, silahkan minta izin gubernur untuk periksa Pantas dan Lian,” pungkasnya. (ts)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close Ads