Berita

Terkait Guru PNS Non Sarjana Diberhentikan, Ini Kata Kadisdik…

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – SK Bupati Simalungun, nomor 188.45/5929/25.3/2019 yang dikeluarkan pada tangga 26 Juni 2019 lalu tentang pemberhentian 992 guru PNS non sarjana, membuat kegaduhan dunia pendidikan.

Berbagai kalangan dari lembaga legislatif, politikus dan masyarakat bahkan guru PNS yang belum S1 meminta agar SK Bupati tersebut segera dicabut, karena dinilai tidak memenuhi unsur produk hukum dan bertentangan dengan surat edaran (SE) kementerian pendidikan dan kebudayaan tangal 5 november 2013 No.466/BC.C5/DU/2014.

Dalam SE Kemendikbud ada pengecualian bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV, tetapi sudah mencapai usia 50 tahun pada 30 November 2013 dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumalatif setara golongan IV/a.

Bernhard Damanik selaku Anggota DPRD Simalungun saat dimintai tanggapannya di ruang kerjanya, Kamis (11/7/2019) mengatakan pihak Pemkab Simalungun dan Dinas Pendidikan tidak menghiraukan SE Kemendikbud.

“Dinas Pendidikan Simalungun tidak menghiraukan surat edaran itu karena banyak guru yang sudah berumur 58 tahun. Kenapa muncul dalam SK Bupati soal itu lagi. Rata-rata dalam SK Bupati, guru yang diberhentikan itu yang melebihi dari 50 tahun,” ucapnya.

Bernhard menjelaskan pada prinsipnya pihaknya menyetujui penerapan UU No 14 tahun 2015 tentang dosen dan guru pasal 82 ayat 2 .

“Pada prinsipnya kita setuju penerapan UU no 14 tahun 2015 mengenai peningkatan kapasitas guru tetapi ada masa transisi. Itu akan dilakukan. Seorang guru yang tidak memenuhi unsur dan belum S1 tidak berhak mendapat sertifikasi. Tetapi ada pengecualian yaitu masa dinas 20 tahun, umur 50 tahun, angka golongan setara 4a itu dikecualikan. Kami minta SK Bupati itu dicabut karena cacat hukum,” jelasnya.

Sementara Kadis Pendidikan Elfiani Sitepu mengaku sedikit terganggu karena banyak media yang menyoroti kinerjanya. Padahal ia baru saja menjabat sebagai Kadisdik.

“Banyak media menyoroti kinerjaku. Padahal aku baru saja menjabat sebagai Kadisdik,” ujarnya kepada wartawan.

Perihal guru yang tidak pernah kuliah sama sekali, kata Elfiani, akan dimutasikan menjadi pegawai struktural.

“SK Bupati itu tetap diberlakukan dan Dinas Pendidikan mengimbau kepada guru dalam SK Bupati itu agar segera melaporkan status gelar. Artinya, kalau sudah sarjana segera diurus pencantuman gelar S1,” ujarnya.

Namun, saat ditanya berapa jumlah guru yang tersisa sesuai UU No 14 Tahun 2005 itu, yakni yang Sarjana dan berapa kekurangan guru sekarang, serta guru yang pindah tugas ke struktural, berapa orang yang dikembalikan jadi fungsional (mengajar), Elfiani Sitepu mengatakan pihaknya masih memeriksanya.

“Ini datanya ada sama Sekretaris. Tapi masih dicek. Datanya terus berubah karena beberapa guru sudah melaporkan untuk pencantuman gelar,” ucapnya.

Beredarnya informasi tentang biaya pencantuman gelar, Elfiani dengan tegas membantah informasi pengutipan tersebut. “Tidak ada kutipan apapun dalam hal ini,” ujarnya.

Sementara Sektaris Dinas Pendidikan, Parsaulian Sinaga saat ditanyai berapa total selisih gaji dari ditariknya jabatan fungsional 992 guru, ia mengatakan hal itu bukan merupakan wewenang mereka. Masalah pengurangan gaji adalah wewenang BKD dan Keuangan.

Dia memaparkan dalam kelompok 992 itu sudah mayoritas sarjana dan sebagian lagi masih kuliah.

“Ini kan pembinaan administrasi. Yang sudah terbit 200-an pencantuman gelar S1. Semalam saja 39 guru diantar ke BKD untuk diproses. Belum lagi sekarang ada yang masuk, masih diperiksa,” imbuhnya.

Menurutnya, Guru Non PNS di Simalungun sebanyak 3777 termasuk sekolah swasta terdiri dari Guru SD 2680 dan SMP 1097 guru.

“Kalau sekolah SD Negri di Simalungun sebanyak 766, swasta 56. Sedangkan SMP Negeri ada 62 dan SMP swasta 91. Kekurangan guru sekira 2.200 dan sudah diajukan bupati supaya dibuka alokasi PNS dan PPPK. Mudah-mudahan buka tahun ini,” pungkasnya. (Mag05/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close Ads