Berita

DPRD Kecewa, Kadisdik Tidak Hadir di RDP

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – DPRD Simalungun mengaku kecewa atas ketidakhadiran Kadis Pendidikan Elfiani Sitepu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD setempat, Selasa (9/7/2019).

Ketidakhadiran Kadis membuat rapat diskor. Pasalnya, kejadian ini sudah berulangkali terjadi. Mereka menilai Kadis telah melecehkan DPRD karena tidak merespon panggilan mereka.

Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Umar Yani mengaku merasa tidak dihargai atas ketidakhadiran Elfiani Sitepu, selaku Kadis Pendidikan yang baru sebulan menjabat.

“Kita undang Kadisdik ke sini untuk mempertanyakaan kebijakan Bupati tentang pemberhentian 992 guru yang belum S1 itu. Nyatanya Kadisdik saja tidak datang. Kita merasa tidak dihargai,” ujarnya.

Rencananya, pihaknya akan mempertanyakan siapa pengganti guru PNS yang diberhentikan tersebut.

“Pemberhentian para guru itu akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Kita hanya ingin mempertanyakan siapa penggantinya,” kata Umar yang membidangi Pendidikan tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya meminta Kadisdik agar arif dan cermat.

“Kebijakan ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar bagi guru yang belum memperoleh S1. Kita minta Bupati dan Kadisdik agar arif dan cermat. Bila perlu melakukan koordinasi dengan Kemendikbud Pusat mengingat kondisi di Simalungun kekurangan guru,” ucapnya.

Dia juga membenarkan ketentuan guru harus minimal S1. Namun Pemkab Simalungun harusnya mempertimbangkan hal itu, karena Simalungun sendiri kekurangan guru.

“Memang ada ketentuan bahwa guru harus minimal S1. Tetapi aturan itu mulai tahun 2007. Harusnya ada pertimbangan. Kita lihat situasi saat ini. Berapa guru di Simalungun. Masih kurang. Makanya ada pengangkatan Tenaga Honorer Musiman (THM). Aturan itu berawal adanya kekurangan guru tadi,” terangnya.

Mengingat tanggal 15 Juli, proses mengajar sudah dimulai, hal itu otomatis akan mempengaruhi proses belajar mengajar.

“Masalah ini perlu dipertanyakan mengingat tanggal 15 Juli sudah masuk sekolah. Pemberhentian guru itu akan mempengaruhi proses mengajar. Tadi kita mengundang Kadis Pendidikan, tetapi dia tidak hadir. Makanya kita kecewa. Akan kita panggil lagi untuk dilanjutkan besok (Rabu, 10 Juli 2019, red) dalam RDP,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadis Pendidikan Kabupaten Simalungun Elfina Sitepu melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga mengatakan, keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi tersebut akibat terbitnya SK Bupati Simalungun Nomor: 188.45/ 5929/25.3/2019 Tentang Pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional guru yang belum memiliki Ijazah Sarjana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

“Keterlambatan ini karena terbitnya SK Bupati Simalungun tentang pemberhentian sementara terhadap guru yang belum Sarjana sehingga dilakukan penyesuaian terhadap daftar penerima tunjangan sertifikasi guru,” ujarnya.

Dia menjelaskan. Menyesuaikan artinya pembayaran sertifikasi tahap pertama menyesuaikan ke SK Bupati Simalungun tentang pemberhentian 992 guru, sehingga yang dibayarkan tunjangan sertifikasi tersebut seluruhnya sudah sarjana.

“Karena dari Jakarta ada juga guru honor yang Sarjana dapat sertifikasi. Jadi kita kan perlu verifikasi lagi. Terbit SK Bupati kita sesuaikanlah kesitu. Bukan ada kendala lain tetapi menyesuaikan SK Bupati. Artinya Guru yang diberhentikan itu belum berhak mendapat tunjangan sertifikasi,” terangnya.

Baca juga: Keuangan Pemkab Simalungun Amburadul; Segudang Temuan BPK RI Terungkap

Untuk itu, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Simalungun meminta guru guru apabila sudah menyesuaikan pendidikannya.

“Segera melaporkan atau mengurus pencantuman gelarnya karena prosesnya sampai di BKN, bukan hanya di Kabupaten Simalungun,” pungkasnya.

Berdayakan Tenaga Honor

Pemberhentian dari jabatan fungsional, secara otomatis menghentikan tunjangan fungsional dan maslahat tambahan lainnya bahkan membatalkan seluruh surat keputusan yang terkait dalam jabatan fungsional guru yang terdahulu.

Dalam SK tertangga 26 Juni 2019 itu, diminta guru PNS agar kuliah mengambil gelar S1, paling lama mencantumkan gelar S1 nya pada bulan November tahun 2019 ini.

Bupati Simalungun, JR Saragih saat diwawancarai awak Koran ini di Auditorium T Johan Garingging, Pamatang Raya mengatakan bahwa pihaknya sudah koordinasi dengan Kemendikbud RI.

“Saya sudah kordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy tentang pendidikan, mengatakan harus dihentikan guru yang tidak S1 tidak boleh disuruh untuk ngajar, maka sertifikasinya harus diberhentikan juga,” sebutnya sambil meninggalkan para wartawan.

Baca juga: LKPD Pemkab Simalungun 2 Kali Disclaimer

Sekda Kabupaten Simalungun, Gideon Purba saat ditanyai mengatakan bahwa kuliah di Universitas tidak bisa lima bulan dapat gelar S1.

“Saya kira untuk Pendidikan nggak bisa, kalau mencapai S1 dalam 5 bulan nggak bisa, ya siapa tau mungkin ada yang lagi ijin belajar, atau yang lagi sekolah diharapkan sebelum bulan November sudah mendapat gelar S1,” ucapnya.

Lanjut Gideon Purba menerangkan yang menggantikan guru PNS tadi adalah tenaga honor yang berada di sekolah tersebut. “Jadi yang menggantikan mereka yaitu tenaga honor yang sudah S1 juga yang ada disekolah tersebut. Honor yang ada itulah akan diperdayakan tambah CPNS yang baru ada,” terangnya.

“Kami akui ijazahnya sepanjang Universitasnya dalam Zonasi radius 40 Km, ada peraturannya dalam Permendagri Guru PNS kuliah tidak boleh jauh melebihi radius 40 km dari tempat tugas, kalau ada guru PNS jauh hari sudah menyandang gelar S1,kami akan teliti dulu nanti S1 dari mana dia, apakah ada ijin belajarnya, jangan hanya kuliah aja, tetapi tidak diurus ijin belajarnya,” kata Gidion.

Temuan BPK

Sementara Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba yang mengaku sedang berada di Jakarta, mengatakan, BPK menemukan adanya pembayaran terhadap guru sertifikasi di Simalungun yang menyalahi aturan karena guru tersebut belum sarjana.

“Menyelamatkan guru itu tetap sertifikasi ya harus kembali kuliah. Jika memang sudah mau pensiun, maka lain halnya. Ini 0seharusnya dilakukan beberapa tahun lalu,” kata mantan Guru ini. (Mag05/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close Ads