Berita

Ambil SKHU Harus Bayar Rp150 Ribu

Kadisdik: Itu Tidak Boleh

LABUHANBATU, FaseBerita.ID – Kutipan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sebesar Rp150 ribu di SMP Negri 3 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu memberatkan orang tua murid. Hal itu dinilai mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu induk ini.

Saipul Bahri (42) salah seorang wali murid di SMP Negri 3 Rantauprapat, Kamis (13/6/2019) sekira pukul 11.30 mendatangi sekolah perihal kutipan SKHU yang dibebankan pihak sekolah terhadap anaknya berinisial RS.

Uang tersebut untuk pembayaran SKHU guna melanjutkan sekolah ke tingkat SMU. Namun saat pengambilan, RS dimintai uang SKHU sebesar Rp150 ribu.

“Kalau gak dibayar nggak bisa diambil. SKHU-nya diambil sama wali murid anak saya berinisial J. Saya sudah minta tolong agar jangan dibebani, karena saya orang susah. Tapi guru itu bilang uang SKHU itu merupakan kesepakatan antara Komite Sekolah. Sebenarnya ini sangat membebani kami orang yang tidak mampu,” kata Saipul kepada wartawan, Kamis (13/6/2019) di Rantauptapat.

Saipul kemudian menemui Kepala SMPN 3 Rantauprapat Maidun Saragih. Oknum Kasek juga berdalih bahwa kutipan itu merupakan kesepakatan Komite Sekolah. Bahkan, kasek mengetahui hal itu dari wali murid sekolah masing-masing.

“Saya taunya ini dari wali murid. Katanya kutipan itu sudah disepakati pihak Komite Sekolah,” kata Saipul menirukan ucapan Maidun Saragih.

Padahal, sambungnya, orangtua tidak pernah diundang Komite Sekolah seperti yang disebutkan pihak sekolah perihal kutipan tersebut.

“Nggak ada rapat komite sekolah setahu saya, karena saya gak ada di undang,” ujarnya.

Hal senada dikeluhkan M Rispan, salah seorang wali murid lainnya. Warga Jalan Pramuka Rantauprapat ini mengatakan, pihaknya sangat keberatan dengan kutipan tersebut.

“Anak saya dua disitu. Saat mau ambil SKHU mereka dipaksa bayar Rp300 ribu. Mau saya bayar Rp200 ribu, pihak sekolah tidak mau terima,” jelasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala SMP Negeri 3 Maidun Saragih saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019) membenarkan adanya kutipan SKHU yang dibebankan kepada siswa saat mengambil SKHU.

“Ada kutipan memang. Tapi itu uang terimaksih dan yang menentukan itu kan Komite Sekolah. Kami nggak ikut. Tapi yang menerima uangnya dari siswa masing-masing wali murid. Ada delapan kelas itu. Setiap kelas jumlahnya 34 orang,” terangnya.

SMP Negeri 3 Rantau Utara, Rantauprapat

“Masalah kutipan SKHU ini semua sekolah SMP yang ada di Rantauprapat sudah koordinasi masalah biayanya dan dirumuskan ajuannya melalui rapat Komite Sekolah. Kita semua Kepala Sekolah sudah kordinasinya perihal pengutipan uang SKHU ini,” sambungnya.

Kadisdik: Pengambilan SKHU Gratis

Sementara Kadis Pendidikan (Kadisdik) Labuhanbatu Sarimpunan saat dikonfirmasi menegaskan kalau pengambilan SKHU yang ada di sekolah – sekolah mulai dari tingkat SD dan SMP tidak dibenarkan melakukan pengutipan.

“Nggak ada pengutipan. Itu gratis. Kalau uang trimaksih dari orang tua silahkan. Tapi tidak ada patokan. Kalau ada sekolah yang berani melakukan kutipan, kaseknya akan kita beri sangsi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari sangat menyayangkan adanya kutipan pengambilan SKHU. Apalagi jumlah uang tersebut dipatok.

“Hal ini tidak boleh dibenarkan. Saya harap tidak ada kutipan pengambilan SKHU. Kalau uang termakasih dari wali murid, itu sah-sah saja. Tapi besarnya jangan dipatok,” tegasnya. (bh)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close