Berita

Tolak Kotak Suara Dihitung Ulang Warga Nisel Hadang KPU

NIAS, FaseBerita.ID – Rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bakal kembali molor. Penyebabnya, rekapitulasi di Deliserdang dan Nias Selatan sampai kemarin, belum juga selesai.

Bahkan di Nias Selatan, petugas KPU dan Kapolres di sana mendapat penghadangan warga, saat ingin melakukan sinkronisasi data sesuai rekomendasi Bawaslu Sumut.

Dengan terjadinya penghadangan warga Kecamatan Toma ini, komisioner KPU Nias Selatan tidak bisa masuk ke Teluk Dalam karena jalanan diblokir.

“Mereka (warga yang menghadang) menolak pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Sumut itu. Kami belum tahu penghadangan yang dilakukan ini, apakah warga atau kelompok pendukung salah satu caleg. Sampai-sampai rombongan Kapolres Nisel mau masuk pun, turut dihadang,” kata Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga, Selasa (14/5).

Pihaknya meminta hari itu juga proses rekapitulasi ulang di Kabupaten Nisel harus selesai, sehingga hasilnya bisa dibacakan di tingkat provinsi lalu dikirimkan ke KPU RI. Pasalnya, hari ini (15/5) adalah batas akhir yang diberikan KPU RI untuk rapat pleno di tingkat provinsi.

Sedangkan untuk polemik serupa di Kabupaten Deliserdang, Benget mengatakan, pihaknya sudah membuka 20 panel lebih di GOR Lubukpakam untuk melakukan rekapitulasi.

“Ini supaya lebih terkonsentrasi, dan lebih terlindungi apabila turun hujan. Jadi kita harap bisa cepat dalam dua hari ke depan tuntas. Yang di Santika sudah kita skors sampai selesai di Deliserdang dan Nisel,” katanya.

Kasubag Hukum dan Teknis KPU Sumut, Maruli Pasaribu juga mengungkapkan hal senada.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, saat ini kondisi di Nisel cukup mencekam karena ada pengerahan massa dari berbagai pihak yang tidak ingin KPU membongkar ulang kotak suara.

Selain pengerahan massa, ungkapnya, ada juga masyarakat yang menebang pohon kayu untuk menutup jalan, sehingga untuk mencapai lokasi sulit dijangkau.

“KPU dan Bawaslu yang mau ke sana juga kena sweeping, bahkan Kapolres sekalipun belum bisa menjangkau lokasi. Ada penghadangan masyarakat di sana, jadi sedang diupayakan agar prosesnya selesai,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengaku belum mengetahui adanya penghadangan warga atas proses rekapitulasi di sana. Ia meluruskan, kalau pihaknya bukan memberi rekomendasi melainkan sekadar menyahuti atas banyaknya protes partai politik di Kecamatan Toma, Nisel.

“Bawaslu Nisel sebenarnya sudah sampaikan duduk persoalannya. Tapi kami tidak tahu persis, sehingga masalah ini naik ke provinsi. Yang jelas dari data yang kami miliki, berbeda dengan data KPU Nisel dan dibagikan ke peserta pemilu. Terutama data yang DA1 ya,” katanya.

Makanya, sambung dia, persoalan ini mesti tuntas dan tidak sampai naik ke pusat lagi. Perlu dilakukan kroscek ulang terkait data dimaksud. Pihaknya juga tak mengetahui keberatan masyarakat di Nisel, apakah dari peserta Pemilu atau masyarakat murni.

“Ini juga yang kami pertanyakan. Masyarakat mana yang meributkan itu. Dan kita tidak tahu motivasinya menolak itu apa,” katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, pihaknya tidak lagi dalam kapasitas memaksakan saran tersebut. Artinya untuk membuka ulang kotak suara agar dilakukan sinkronisasi data. “Nah itu terserah kawan-kawan KPU Nisel apakah mau dilaksanakan apa tidak.

Tapi yang jelas kami menginginkan semua data itu sinkron. Kita gak mau juga di BB nanti sinkron, tapi di MK justru terbuka kalau dokumennya tidak jelas. Kan akhirnya ditanya kerja Bawaslu ngapain aja,” katanya.

Terlepas daripada polemik itu, pihaknya mempersilahkan kebijakan apa yang mau dilakukan KPU Nisel. Sebab sambung dia, pada TPS di Kecamatan Toma sendiri, Bawaslu tidak dapat data DAA1.

“Kami cuma dapat DA1. DA1 itu pun tidak sesuai dengan yang dibacakan KPU. Jadi ini dia yang menjadi dasarnya. Kira-kira kompleksitasnya begini, terserah KPU saja karena kami sudah minta supaya masalah ini diselesaikan di tingkat provinsi,” katanya.

Di sisi lain, Syafrida juga mempertanyakan pembukaan 20 panel lebih dalam proses rekapitulasi perolehan suara di GOR Lubukpakam, Deliserdang.

“Kami juga mempersoalkan 20 panel ini. Siapa yang melaksanakan panel sebanyak itu. Apalagi sesuai ketentuan PKPU No.4, yang melaksanakan rekapitulasi adalah penyelenggara pemilu,” katanya.

Pihaknya sudah menanyakan kepada KPU terkait dasar hukum pembukaan 20 panel ini, namun tak digubris. Kata Syafrida, untuk penyelesaian dengan jumlah TPS sangat banyak di Deliserdang mesti memakai metode khusus.

“Kami anggap cara itu tidak efektif. Kami mempertanyakan kebijakan KPU Sumut memakai cara seperti itu. Kami sudah sarankan khusus di Percut itu, mereka bisa buka lima panel. Masing-masing panel itu membuka rekapitulasi satu jenis pemilihan. Dengan begitu akan cepat prosesnya,” katanya.

 Keberatan Berikan Data
Sementara, terkait data rekapitulasi perolehan suara dari 31 kabupaten/kota yang prosesnya sudah selesai diplenokan, tiga komisioner KPU Sumut terkesan keberatan memberikannya kepada wartawan. Baik Maruli, Ira Wirtati dan Batara Manurung, tidak berkenan memberikan data rekapitulasi perolehan suara tersebut.

Maruli mengaku tidak berani membuka data tersebut. Katanya, pembukaan data harus dengan seizin dari para komisioner.

“Kalau komisioner mengizinkan, pasti akan saya sampaikan data-data itu ke rekan-rekan wartawan. Silahkan permisi dulu ke para komisioner,” katanya.

Ira Wirtati juga keberatan saat ditanyai soal data ini. Katanya, divisi data itu dipegang oleh Benget Silitonga.

“Silahkan tanya ke Pak Benget atau ketua KPU Sumut, saya bukan bidang data. Nanti dibilang melangkahi,” bilangnya.

Hal senada diungkapkan Batara Manurung. Menurut dia, data tersebut belum bisa dibuka ke publik sebelum rapat pleno selesai semua.

“Nantilah, tunggu ketok palu selesai pleno rekapitulasi KPU Sumut, dan semua komisioner tanda tangan, baru dibuka data itu,” pungkasnya. (prn/mag-1/btr)

Topik

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker