Berita

PN Siantar Gandeng BBH USI: Layanan Pos Bantuan Hukum

FaseBerita.ID – Ketua Biro Bantuan Hukum BBH (USI) Sarles Gultom SH MH menandatangani Momerandum off Understanding (MoU) tentang Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Bakum) dengan Ketua Pengadilan Negeri Kota Siantar Rosihan Rangkuti SH MH, Senin (4/3).

Sarles Gultom SH MH menerangkan bahwa kerjasama Pengadilan Negeri Siantar dengan BBH USI ini berlaku pada tahun anggaran 2019 ini.

“Pos Bantuan Hukum ini sifatnya hanya untuk konsulitasi dan pembuatan dokumen. Jadi bukan sebagai pengacara atau pendamping. Pos Bantuan Hukum ini hanya tempat konsultasi saja,” terang Sarles.

“Konsultasi masalah hukum apa saja boleh. Seperti masalah gugatan warisan, masalah perceraian dan lain-lain. Kita akan berikan pemahaman serta bantuan pembuatan dokumen,” terangnya.

Pos Bantuan Hukum ini juga berkantor di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang buka sejak pukul 09.00 WIB.

Disebutkan Sarles, adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri merupakan program dari Mahkamah Agung kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan.

Sehingga dalam konsultasi kepada Pos Bantuan Hukum ini tidak dipungut biaya, karena negara telah menanggungnya.

“Sudah ditampung anggarannya, jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya,” kata Sarles.

Namun, Pos Bantuan Hukum ini bukanlah sebagai pengacara atau advokat hanya sebagai tempat konsultasi saja. Apabila ada masyarakat yang ingin mendapatkan pengacara, pengadilan juga telah menyiapkan pengacara prodeo yang biayanya juga ditampung pemerintah.

“Siapapun boleh datang untuk konsultasi, tidak dibatasi. Dari luar Siantar juga tetap kita terima,” terangnya. (ros/pra)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close Ads