Berita

Pejabat Badan Pengawas PDAM Tirtauli Kosong 

FaseBerita.ID – Berjalan satu bulan kekosongan jajaran pejabat badan pengawas PDAM Tirtauli, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah justru belum melakukan penerimaan pendaftaran seleksi.

Hal ini dibenarkan Dirut PDAM Tirtauli Zulkifli Lubis melalui Humasnya Ihwan Lubis dan menurutnya, sebelum masa jabatan berakhir maka direksi sudah melaporkannya kepada Walikota.

Ihwan Lubis mengaku belum mengetahui kapan seleksi akan dilakukan Pemko. Ia berharap hal ini tidak berjalan lama.

“Kita dengar dari Pemko sudah mau ada seleksi” jelasnya, Minggu (3/3) sembari menambahkan  bahwa masa jabatan badan pengawas telah berakhir sejak 2 Februari 2019.

Namun yang pasti kekosongan jajaran badan pengawas tidak menggangu kinerja Direksi PDAM Tirtauli karena semua rencana kerja sudah ada.

“Tidak ada kendala karena RKPA (Rencana Kerja Perusahaan) sudah selesai. Yang lainnya tugas badan pengawas tinggal mengawasi kerja jajaran direksi. Kecuali yang urgensi,” jelasnya

Misalnya, kata Ihwan Lubis, kalau ada perubahan anggaran maka manajemen harus membuat surat kepada badan pengawas untuk diteruskan kepada Walikota. Namun sejauh ini tidak ada yang mengarah kepada perubahan anggaran dari kegiatan PDAM Tirtauli.

Sementara anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Kennedy Parapat mengatakan, lambatnya penetapan unsur Badan Pengawas cukup mempengaruhi terhadap rencana pembangunan Perusahaan Daerah khususnya untuk PD PAUS yang saat ini meninggalkan banyak masalah. Ia mengingatkan, unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di badan pengawas hanya diperbolehkan satu orang.

“Ada beberapa keinginan DPRD berkaitan dengan jabatan direksi PD PAUS yang baru. Pertama harus membuat terlebih dahulu bisnis plan yang kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja perusahaan daerah itu. Nah, bisnis plan itu harus mendapat persetujuan dari badan pengawas untuk kemudian diserahkan kepada Walikota. Jika tidak ada badan pengawas tentu menghambat rencana itu semua,” ucapnya.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Heri Okta mengatakan, rencana ini telah dirapatkan dan akan dibahas lagi lebih lanjut secara terperinci baru kemudian diumumkan ke publik dan sekarang ini difinalisasi terkait perencanannya, selanjutnya akan dilakukan pengumuman.

Semua rencana atau formasi syarat-syarat penerimaan pendaftaran ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Ia pun berharap dengan seleksi ini bisa mendapatkan Badan Pengawas yang mampu memberikan sumbangsi untuk pembangunan Kota Pematangsiantar lewat ketiga perusahaan daerah yang ada.

Jumlah unsur pejabat yang dibutuhkan pada periode ini masing-masing perusahaan hanya tiga orang. Dalam hal ini Walikota telah mengambil sikap akan memangkas jumlah pejabat Badan Pengawas di PDAM Tirtauli, yang selama ini lima orang menjadi tiga orang. (pam/pra)

Topik

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker