Berita

Pemkab Paluta Serahkan LKPDTA 2018 Kepada BPK Perwakilan Sumut

PALUTA, FaseBerita.ID – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Penyerahan langsung dilakukan oleh Bupati Andar Amin Harahap SSTP Msi dan diterima oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut Dra Vincentia Ambar Wahyuni di Medan, Kamis (28/2).

Pada kesempatan itu turut mendampingi Sekda H Burhan Harahap SH, Kepala Inspektorat Husni Afgani Hutasuhut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Haholongan Siregar dan Sekretaris Patuan Rahmat Hasibuan SSTP beserta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Bupati Andar Amin Harahap SSTP Msi akan terus memotivasi seluruh OPD dan perangkat daerahnya untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan terus meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritasnya, sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan, aset maupun kekayaan daerah dengan baik dan taat azas. “Semoga kita bisa mendapatkan penilaian opini WTP,” kata bupati.

Dijelaskan bupati, penyerahan LKPD itu dilakukan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan. Untuk itu Bupati menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan dan menyusun LKPD tersebut sembari berharap agar pihak BPK Perwakilan Sumut terus memberikan bimbingan dan masukan sehingga sistem pengelolaan keuangan di Pemkab Paluta menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, di tahun 2017 lalu, Pemkab Paluta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumut. Tentunya capaian prestasi ini tidak terlepas dari peran serta dan kerja keras Pemkab Paluta beserta seluruh jajarannya.

Perlu diketahui BPK menjadi lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang (UU) untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan dana dari rakyat dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Dalam pemberian opini, audit yang dilakukan bersifat tahunan dan di mulai dari per 1 Januari hingga tutup buku pada 31 Desember di setiap akhir tahunnya. BPK akan melakukan audit, dengan mengecek kesesuaian laporan dengan dokumen serta barang kalau itu bersifat pengadaan barang. Bila sesuai, maka pemerintah daerah akan mendapatkan opini WTP.

Namun seandainya ada sedikit kekurangan pada dokumen, maka akan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selanjutnya adalah Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang artinya tidak bisa ditelusuri laporan keuangan yang disajikan. Terakhir adalah Tidak Wajar untuk laporan keuangan yang sepenuhnya salah. (ais)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close Ads